Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus di Pelindo
Pansus Pelindo II Serahkan Hasil Audit BPK ke KPK
2017-07-19 05:59:19

Tim Panitia Khusus Angket DPR RI tentang Pelindo II DPR dengan Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka saat pertemuan dengan Pimpinan KPK, di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/7).(Foto: iwan/hr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Khusus Angket DPR RI tentang Pelindo II DPR RI menyerahkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diterima pansus pada Juni lalu, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pansus meminta agar hasil audit investigasi pertama itu ditindaklanjuti oleh KPK.

Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka mengatakan, laporan audit BPK itu meliputi perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja antara Pelindo II dan Perusahaan asing bernama Hutchison Port Holding (HPH), Proyek Kalibaru, dan Global Bond senilai Rp 20,8 triliun.

"Seharusnya jika tidak perpanjang pada 2019, maka JICT sesungguhnya 100 persen bisa menjadi milik Indonesia. Namun diperpanjang pada 2015 dengan nilai kontrak yang lebih rendah dibandingkan kontrak pertama tahun 1999. Dan anehnya, kontraknya tetap berlaku dari 2019 hingga 2039," kata Rieke, usai pertemuan dengan Pimpinan KPK, di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/7).

Merujuk pada audit BPK, masih kata Rieke, terindikasi kuat telah terjadi pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai Rp 4,08 triliun dari kekurangan upfront fee yang seharusnya diterima PT Pelindo II.

Kemudian persoalan lainnya, tambah Rieke, global bond pada proyek Kalibaru yang bunganya harus dibayarkan pertahun sebesar Rp 1,2 triliun. Menurutnya, dana itu bisa digunakan untuk membangun pelabuhan-pelabuhan lain.

Belum lagi, masih kata politisi F-PDI Perjuangan itu, biaya pembangunan proyek Kalibaru yang mencapai lebih dari Rp 20 triliun lebih, dianggap terlalu mahal. Terutama jika dibandingkan dengan pembangunan Terminal Teluk Lamong, yang dengan kapasitas sama hanya membutuhkan biaya kurang lebih Rp 6 triliun.

Rieke memastikan, dari hasil pembahasan temuan pemeriksaan investigatif BPK atas perpanjangan Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Pelabuhan PT Pelindo II berupa kerjasama usaha dengan PT JICT menyimpulkan bahwa telah terpenuhi dua unsur atas tindak pidana korupsi berupa adanya dugaan kuat penyimpangan atas Peraturan Perundang-undangan dan indikasi terjadinya kerugian keuangan negara sebesar US $ 306 juta atau sekitar Rp. 4,08 triliun.

"Dari pansus sendiri, kita melihat ada indikasi bahwa terjadinya indikasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,08 triliun, sehingga kami menilai telah memenuhi tindak pidana korupsi," tegas politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sementara itu Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, terkait laporan pansus sebelumnya, pihaknya telah menetapkan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka. Dalam pertemuan itu, ia juga mengungkapkan perkembangan kasusnya.

"Terkait laporan tentang dengan Terminal Koja, proyek Kalibaru dan kemudian perpanjangan JICT, Priok Baru dan Lamong, dan kemudian global bond itu, kami akan segera menindaklanjuti dan kami akan membentuk tim gabungan yang terdiri dari KPK, tentunya klarifikasi terhadap BPK, dan mengajak teman-teman PPATK," jelas Agus.

Agus pun akan memperbarui perkembangan penyelidikan kasus itu, sehingga baik pansus maupun KPK dapat saling mengontrol dan memonitor. Ia pun berharap dalam pengembangan kasus ini, tak ada intervensi politik dari siapapun.

"Karena kami bersepakat kasus ini bisa jadi pintu masuk untuk membenahi tata kelola BUMN. BUMN bisa menjadi tolak punggung perekonomian negara, dan memberikan keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indonesia," harap Agus.(iw,sf/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus di Pelindo
Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Ketum FSP BUMN Bersatu: Skandal JICT, Harus Disidangkan Dahulu RJ Lino Biar Jelas !
Pansus Pelindo II Serahkan Hasil Audit BPK ke KPK
Lagi Asik Main Golf, 2 Tersangka Kasus Pelindo II Ditangkap Bareskrim
Dalih Jasa Service Pandu, Pungli Kembali Dituding Merajalela di Pelindo Samarinda
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]