Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
TNI
Panglima TNI: TNI Prioritaskan Peningkatan Kekuatan Pertahanan Tahun 2020
2019-11-07 12:56:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) prioritaskan bidang pertahanan pada tahun 2020 diarahkan untuk peningkatan kekuatan pertahanan, penguatan kemandirian pertahanan dan penguatan kapasitas kelembagaan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji S.E., M.M., Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E, M.M, saat melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan jajaran Komisi I DPR RI, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).

Panglima TNI menjelaskan secara umum bahwa Rencana Kerja TNI pada tahun 2020 adalah melanjutkan pembangunan Postur TNI yang meliputi pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan dan gelar kekuatan. "Pembangunan kekuatan TNI dilaksanakan dengan melakukan validasi organisasi sesuai Perpres Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI dan Pemenuhan Personel TNI," ujarnya.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga menambahkan bahwa untuk pemenuhan Alutsista TNI dilaksanakan dalam lima tahun tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) III periode 2020-2024. Pada tahun 2020 akan melaksanakan pembangunan fasilitas/Sarpras diantaranya meliputi pemenuhan Sarpras pengamanan perbatasan, pulau terluar dan daerah rawan; melanjutkan pembangunan kekuatan TNI di Pulau Natuna dan Pulau Yamdena/Selaru; melanjutkan pembangunan barak standby force dan Sarpras Koopssus TNI; dan melaksanakan pembangunan Sarpras Kogabwilhan I, II dan III.(TNI/bh/sya)


 
Berita Terkait TNI
 
Panglima TNI: TNI Prioritaskan Peningkatan Kekuatan Pertahanan Tahun 2020
 
TNI Tampilkan Pesawat Tanpa Awak di HUT ke-74 TNI
 
Anton Tabah Tegaskan Bendera Yang Dibawa Enzo Adalah Bendera Tauhid, Bukan HTI
 
TNI Kerahkan Pesawat Intai Strategis untuk Mencari Helikopter MI-17 di Papua
 
Panglima TNI: AUSINDO HLC Refleksikan Semangat Kebersamaan TNI dan ADF
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]