JAKARTA, Berita HUKUM - Soliditas TNI dan Polri merupakan modal utama dalam rangka menjaga stabilitas keamanaan dan politik, apabila negara dalam keadaan aman maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menjadi lebih baik.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan pengarahan dihadapan 1.250 personel TNI dan Polri se-wilayah Provinsi Sulawesi, bertempat di lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (25/10).
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan tonggak penyangga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kalau TNI dan Polri kuat, profesional, bersatu dan tetap solid, maka Negara ini pasti menjadi kuat," tegasnya.
Ditambahkan oleh Panglima TNI bahwa apabila kita mendapat informasi khususnya yang ingin mengadu domba antara TNI dan Polri, hendaknya harus berpikiran jernih dan jangan sampai terpengaruh. "Perlu diingat bahwa yang orang-orang yang berusaha mengadu domba TNI dan Polri adalah pihak-pihak tertentu yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," katanya.
Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bahwa kondisi keamanan di Sulawesi Selatan menjadi aman dan kondusif, karena terpeliharanya soliditas TNI dan Polri. Hal ini menyebabkan masyarakat Sulawesi Selatan dapat bekerja dan berkarya, sehingga petumbuhan ekonominya menjadi lebih baik. "Saya minta soliditas TNI dan Polri di Sulawesi Selatan ini dipertahankan agar dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia," tegasnya.
Di hadapan ribuan personel TNI dan Polri, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa Presiden RI Ir. Joko Widodo sering mengatakan politik TNI dan Polri adalah politik negara dan semuanya didedikasikan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mengakhiri pengarahannya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama, maka semua warga negara termasuk personel TNI dan Porli harus taat kepada hukum.
"Panglimanya TNI yang paling tinggi adalah hukum, maka harus taat kepada hukum. Polri sebagai penegak hukum juga harus taat kepada hukum. Kepentingan rakyat adalah di atas segala-galanya, karena rakyat adalah ibu kandung TNI dan Polri," pungkasnya.
Menjawab pertanyaan awak media, berkaitan dengan tahun depan adalah tahun politik, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa yang diperlukan adalah kekompakan dan kesamaan visi. "Personel TNI dan Polri harus tetap netral, saling mengingatkan dan menasehati, sehingga apabila ada konflik di masyarakat dapat menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan," ucapnya.
Terkait penolakan masuk wilayah Amerika Serikat, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa hal tersebut sudah dilaporkan kepada Presiden RI, Menkopolhukam RI dan Menlu RI, sehingga permasalahan ini sudah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri RI.
Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Jo Dunford sudah mengirim surat dan menyampaikan permohonan maaf serta mengundang kembali ke Amerika Serikat. "Saya sampaikan bahwa sekarang ini semuanya sudah saya serahkan kepada Presiden RI, saya akan berangkat hanya atas perintah Presiden RI, bukan inisiatif sendiri," katanya.(TNI/bh/sya) |
