Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Virus Corona
Pandemi Covid-19 Belum Berlalu, Fadel Muhammad: Kita Harus Mengambil Langkah Yang Berani
2020-07-26 07:58:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Pandemi Covid-19 yang melanda dunia berdampak pada berbagai sektor. Paling parah dari dampak yang ada yaitu sektor kesehatan dan ekonomi. Kedua hal tersebut saat ini tengah dipikirkan oleh semua pihak, sektor mana yang diprioritaskan untuk membangkitkan kembali kondisi masyarakat. Mendahulukan mana yang lebih penting, ekonomi atau kesehatan, dirasa sulit sebab kedua sektor tersebut sama pentingnya. Untuk mencari solusi mana yang lebih diprioritaskan, MPR pada Jumat (24/7), bertempat di Ruang GBHN, Gedung V, Komplek Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, menggelar 'Focus Group Discussion (FGD) Kebangsaan' dengan tema 'Upaya Bersama Menjaga Likuiditas Perbankan Untuk Menumbuhkan Kembali Perekonomian Nasional.'

Hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, anggota MPR dari Kelompok DPD Fahira Idris, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, pengamat ekonomi, pengamat perbankan, serta perwakilan dari berbagai bank.

Kepada para wartawan, Fadel Muhammad mengatakan FGD kali ini sangat menarik sebab dihadiri oleh Gubernur BI dan Dewan Komisioner OJK. Dalam acara itu dikatakan ada tiga masalah besar yang dirumuskan supaya likuiditas ekonomi berjalan. Ketiga masalah besar diungkap oleh alumni ITB, 'Pertama', diminta agar dana pemerintah baik di pusat atau daerat harus cepat bergulir. Saat ini dana yang bergulir masih di bawah 30 persen padahal sudah setengah tahun. "Seharusnya dana yang bergulir sudah 60 persen," ungkapnya.

'Kedua', saat ini sektor usaha kecil dan menengah perlu penanganan tersendiri. Disebut pemerintah telah menginjeksi dana sebesar 30 triliun. Dana itu oleh perbankan sudah dilipatgandakan dan direalisasikan namun diakui dana yang ada belum cukup. Masih banyak keluhan dari bank-bank bahwa usaha kecil dan menengah perlu untuk lebih mendapat perhatian tersendiri.

'Ketiga', Fadel Muhammad mengatakan saat ini kita menghadapi masa yang rancu dan tidak tahu bagaimana memulainya. Masyarakat saat ini takut beraktivitas atau mengadakan kegiatan karena adanya wabah Covid-19. Ketika masyarakat tidak beraktivitas maka hal yang demikian membuat demand dalam perekonomian menjadi tidak ada. "Hotel kosong, restoran kosong, dan pusat-pusat jasa lainnya juga kosong," tuturnya.

Sampai menunggu vaksin ada, Fadel Muhammad mempunyai pikiran agar masyarakat berkreasi mencari pangan, buah-buahan, atau sayur-sayuran yang bisa meningkatkan ketahanan tubuh. Mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu bersama teman-teman di Bandung mencoba menggunakan buah kesemek untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dirinya juga sudah bertemu BPPOM dan bertanya sudah berapa banyak orang yang melaporkan tentang pangan, buah-buah, dan sayuran-sayuran yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. "Hal ini perlu dilakukan dan diproduksi sebelum vaksin ada," ujarnya.

Bila daya tahan tubuh masyarakat kuat, menurut Fadel Muhammad membuat masyarakat akan beraktivitas sehingga membuat perekonomian jalan. "Sehingga demand itu ada," paparnya. "Uang ada tetapi kalau tidak ada demand, perekonomian ya tidak jalan," tambahnya.

Tiga catatan tersebut menurutnya kumpulan pendapat para peserta FGD. "Catatan yang ada bertujuan untuk menggerakan likuiditas ekonomi yang sekarang tidak lancar," ungkapnya.

Diungkapkan, FGD digelar setelah pimpinan MPR beberapa waktu yang lalu mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut menurut Fadel Muhammad, pimpinan MPR dengan Presiden membahas banyak hal. Diceritakan, dalam masa pandemi Covid-19, Presiden melakukan komunikasi dengan banyak pemimpin pemerintahan di berbagai negara. Kepala pemerintahan sekarang pada memikirkan dalam masa pandemi Covid-19 mana yang lebih diprioritaskan, ekonomi atau kesehatan dan bagaimana langkah selanjutnya.

Diharap semua pihak termasuk MPR ikut memberi solusi terhadap permasalah yang ada. "Dan MPR juga peduli untuk melawan Covid-19," paparnya.

Untuk itulah FGD digelar. Dikatakan, dalam FGD, MPR mendengar masukan-masukan dari Gubernur BI, OJK, pengamat perbankan, pengamat ekonomi, dan pelaku usaha perbankan. "Kita berharap masukan yang ada bermanfaat bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Ditegaskan, dalam kondisi seperti saat ini, kita perlu mengambil langkah berani untuk melangkah ke depan. Tanpa langkah berani dan terobosan maka kita akan semakin sulit dari hari ke hari. "Saya tidak bisa membayangkan berapa lama kita akan terpuruk," ucapnya. Dalam waktu 90 hari ke depan kalau tidak mengambil langkah terobosan maka kita akan memasuki masa yang sangat berat.(MPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
 
Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
 
Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
 
Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
 
Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]