JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono kecewa dengan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016. Pasalnya, tidak menjelaskan tentang realisasi 14 paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan Presiden Jokowi sejak tahun 2015. Seharusnya, katanya, masyarakat patut mendapatkan hal terkait informasi tentang perkembangan realisasi dari paket kebijakan ekonomi tersebut. Demikian disampaikan kepada Parlementeria usai Rapat Paripurna pembahasan RUU Pertanggjawaban APBN 2016, Kamis (6/7).
"Saya sangat menyayangkan karena laporan pertanggung jawaban yang berupa pokok-pokok RUU pertanggungjawaban APBN Menko Perekonomian tidak menyampaikan kepada kita tentang realisasi 14 paket kebijakan yang sudah diluncurkan Pak Jokowi di Oktober 2015," ujar Bambang.
Bambang Haryo menilai sejak paket ekonomi itu diluncurkan tidak terlihat adanya perkembangan pembangunan yang berarti, sehingga program tersebut sulit untuk dikatakan berhasil. Hal itu menurutnya patut disampaikan dalam RUU Pertanggjawaban APBN 2016, karena masyarakat perlu mendapat informasi mengenai perkembangan program pemerintah.
"Ada 14 paket kebijakan yang disampaikan Jokowi pada waktu itu, dengan berlakunya kebijakan itu, maka seharusnya akan bertumbuh ekonomi kita, namun setelah satu tahun paket ekonomi itu meluncur pertumbuhan ekonomi kita bukannya naik tapi malah turun," tuturnya.
Menurut Politisi Gerindra ini, dengan adanya paket kebijakan tersebut paling tidak terjadi pertumbuhan ekonomi dan didalam paket kebijakan itu ada juga pertumbuhan daya saing industri dengan memberikan satu kebijakan, kemudahan-kemudahan dari sisi hukum dan perizinan. "Tetapi, ternyata pertumbuhan daripada industri kita bukannya malah naik di 2015. dari 6,1 persen malah turun menjadi 5,7 persen. Bahkan di 2017, itu pertumbuhan industri di bawah 5 persen, hanya 4,9 atau 4,8 persen," tegas Bambang.
"Pertumbuhan ekonomi kita di kwartal yang pertama ini cenderung dibawah dari 5 persen. Ini kenapa kok tidak dilaporkan oleh Menko Perekonomian sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap 14 paket kebijakan ekonomi ini," sambungnya.
Sudah semestinya ini menjadi perhatian banyak pihak, mengingat paket kebijakan ekonomi hanya dipandang bagus secara teoritis namun tidak secara implementasi. "Jadi yang saya sangat sayangkan adalah sosialisasi sudah oke, implementasi nol, hasilnya tidak dievaluasi. Ini yang sangat saya sayangkan, kenapa tidak dijabarkan di Rapat Sidang Paripurna kemarin. Ini yang sangat saya kritisi kepada pemerintah, ini bukti bahwa pemerintah tidak ada transparansi kepada publik tentang kebijakannya," jelasnya.
Disisa masa jabatan Presiden Jokowi ini, Bambang Haryo mendesak agar pemerintah mampu merealisasikan janji-janjinya yang diungkapkan pada masa kampanye lalu. Ia juga mendorong kepada pemerintah untuk bertindak transparan terhadap program yang dijalankan sehingga masyarakat bisa mengetahui capaian-capaian yang telah dilakukan.
"Ini bukan saya sebagai oposisi, tetapi saya ingin mendudukkan pemerintah agar transparansi kepada publik dan ada satu ketegasan untuk menjalankan apa yang menjadi visi dan misinya sendiri. Jadi, ini visinya bagus, tetapi realisasinya tidak bagus karena tidak ada ketegasan dari pemerintah pusat," tutup Bambang.(hs/sc/DPR/bh/sya) |
