Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pariwisata
Pak Jokowi, Pariwisata Indonesia Juga Semakin Gak Beres Nih
2019-08-12 20:21:11

Ilustrasi. Lokasi Pariwisata Indonesia di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekali lagi terlihat jelas bahwa perekonomian Indonesia memang sedang lesu.

Bank Indonesia (BI) mencatat adanya defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) sebesar US$ 8,44 triliun atau setara 3,04% Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang kuartal II-2019. Angka CAD kali ini lebih dalam dibanding kuartal II-2018 yang haya US$ 7,9 miliar atau 3,01% PDB.

Sebagai informasi, transaksi berjalan (current account) merupakan indikator penting dalam perekonomian. Nilainya mencerminkan aliran devisa yang keluar-masuk Indonesia melalui sektor riil, seperti transaksi barang dan jasa.

Kala nilainya negatif alias defisit, artinya lebih banyak devisa yang keluar ketimbang yang masuk. Ibarat dompet, ya makin tipis lah itu.

Kinerja Pariwisata Mengecewakan

Dalam hal ini, sektor pariwisata punya peran yang sangat penting. Jasa Perjalanan (pariwisata) merupakan sektor yang memiliki nilai ekspor terbesar pada pos transaksi Jasa-Jasa.

Perlu diketahui bahwa ekspor jasa pariwisata terjadi kala ada wisatawan asing masuk ke Indonesia dan menggunakan layanan dalam negeri, seperti hotel dan penyewaan barang. Selain itu pembelian barang di dalam negeri oleh wisatawan asing juga dicatat sebagai ekspor jasa pariwisata.

Sedangkan impor merupakan pembelian barang dan jasa penduduk Indonesia yang sedang berwisata di luar negeri.

Sebagai gambaran, pada tahun 2018 nilai ekspor jasa pariwisata mencapai US$ 14,1 miliar atau 50,3% dari total ekspor jasa pada tahun yang sama. Artinya, jika kinerja pariwisata tidak bisa digenjot atau bahkan memburuk, permasalahan CAD semakin sulit untuk diatasi.

Namun sayangnya, kinerja pariwisata di Indonesia terlihat sangat mengecewakan.

Teranyar, pada kuartal II-2019, nilai ekspor jasa pariwisata hanya sebesar US$ 3,02 miliar atau turun 1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (kuartal II-2018). Itu merupakan kontraksi yang pertama sejak kuartal I-2016 atau lebih lebih dari 3 tahun yang lalu.

Sementara pada kuartal II-2019 impor jasa pariwisata tumbuh 9,7% menjadi US$ 2,21 miliar dibanding kuartal II-2018.

Tak heran apabila surplus transaksi jasa pariwisata di kuartal II-2019 hanya sebesar US$ 805 juta, atau turun 21,9% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Jika ditarik lebih ke belakang yaitu sejak tahun 2011, pertumbuhan ekspor jasa pariwisata bahkan sedang berada dalam tren penurunan. Ini merupakan salah satu indikator bahwa ada kecenderungan pertumbuhan wisatawan asing semakin kecil.

Hal ini sejalan dengan tren pertumbuhan jumlah wisatawan asing yang dicatat oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Ada kecenderungan pertumbuhan jumlah wisatawan asing terus menurun.

Pak Jokowi, Pariwisata RI Juga Semakin Ga Beres NihSumber: Bank Indonesia, diolah

Jika tren terus berlanjut, bukan tidak mungkin kontraksi demi kontraksi terjadi pada nilai ekspor jasa pariwisata ke depannya.

Parahnya, pertumbuhan impor jasa pariwisata justru sedang salam tren peningkatan. Artinya ada kecenderungan pertumbuhan wisatawan Indonesia yang berwisata ke luar negeri semakin tinggi tiap tahun.

Secara regional, sektor pariwisata Indonesia juga sebenarnya kurang bisa dibanggakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam publikasi EconMark edisi Desember 2018, disebutkan bahwa porsi sektor pariwisata dalam PDB Indonesia hanya 1,4% di tahun 2017 dan merupakan yang paling kecil diantara negara-negara ASEAN. Dalam hal ini yang menjadi pembanding adalah Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Secara nominal, nilai ekspor jasa pariwisata pada periode yang sama nilainya hanya US$ 13,7 miliar, yang mana kalah dari Thailand (US$ 51,1 miliar), Malaysia (US$20,8 miliar), dan Singapura (US$ 19,5 miliar).

Padahal kalau boleh dibilang, Indonesia punya potensi pariwisata yang sangat tinggi. Dengan kasat mata saja bisa dilihat bahwa ada banyak daerah yang memiliki potensi wisata.

Memang, ada ada faktor perlambatan ekonomi global seringkali dipakai sebagai alasan menurunnya kinerja di seluruh sektor ekonomi. Namun pada kasus pariwisata Indonesia, bisa terlihat bahwa masih sangat banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Karena dibandingkan dengan Thailand, yang mana luas wilayahnya jauh lebih kecil, pendapatan jasa pariwisata Indonesia terpaut sangat jauh bahkan tidak ada separuhnya. Dibandingkan dengan Malaysia saja masih kalah banyak.

Bila diibaratkan sebagai produk, pariwisata Indonesia masih dalam tahap growth. Masih terbuka ruang sangat besar sebelum akhirnya memasuki fase mature. Tidak elok rasanya jika selalu menjadikan perlambatan ekonomi global sebagai kambing hitam. Seakan-akan tidak ada daya dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan.

Maka dari itu, sudah sewajarnya apabila pemerintah menaruh perhatian yang lebih serius untuk memperbaiki kinerja pariwisata Indonesia. Pasalnya jika tidak, dan tren industri pariwisata terus berlanjut, bukan tidak mungkin pada satu titik, neraca jasa pariwisata malah mencatat defisit dan terus menekan transaksi berjalan.

TIM RISET CNBC INDONESIA.(taa/roy/cnbcindonesia/bh/sya)


 
Berita Terkait Pariwisata
 
Maksimalkan Potensi Pariwisata, Komisi IV DPRD Kaltim Studi Banding ke Jawa Barat
 
Pak Jokowi, Pariwisata Indonesia Juga Semakin Gak Beres Nih
 
Sensasi Menjelajah Lautan dengan De' Kartini
 
Menpar Memberikan Penghargaan Uang Tunai Jutaan Rupiah dalam APWI 2018
 
Prabowo-Sandi Janji Fokus Pengembangan Pariwisata Halal, Taufan: Ini Dapat Menjadi Solusi Ekonomi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Recana Kerja DPRD Kaltim 2020 Disusun
Jamkrida Harus Beri Perhatian Lebih ke UMKM
Komisi III DPRD Kaltim Geram, Jembatan Mahakam Sudah 16 Kali Ditabrak Kapal
Komisi II DPRD Kaltim Sambangi DPR-RI
Aung San Suu Kyi: Dulu Simbol Demokrasi, Kini Dituding Persekusi Muslim Rohingya
Sidang Lanjutan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Terdakwa Rudi Setiawan Sukolo Kembali Digelar
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kritik Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota, SBY: Konsepnya Seperti Apa?
Komisi IX Tetap Komitmen Tolak Kenaikan Iuran BPJS
Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan
Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?
Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa
Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]