Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Freeport
PT Freeport Indonesia Harus Tuntaskan Temuan BPK
2018-07-25 07:21:51

Ilustrasi. Tambang Gresberg Freeport.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendesak PT. Freeport Indonesia (PTFI) agar menindaklanjuti dan menuntaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Temuan BPK tersebut terkait kerusakan hutan lindung dan pencemaran limbah yang berpotensi merugikan negara hingga Rp185,01 triliun yang meliputi polusi udara, polusi air, polusi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kemudian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang belum ada serta beberapa perusahaan yang perizinannya belum ada.

"Oleh karena itu, dalam rapat ini kita minta KLHK untuk segera meminta Freeport untuk melakukan audit lingkungan hidup secara berkala," terang Andi saat ditemui Parlementaria setelah Rapat Kerja dengan Menteri LHK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7).

Dalam salah satu temuan BPK tersebut, PTFI melanggar peraturan perundangan, karena menggunakan kawasan hutan tanpa memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan seluas minimal 4.535,93 hektar. Hal tersebut melanggar Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

"Kita minta ini diselesaikan dan harus ada pemaksaan dari KLHK sebagai perwakilan dari pemerintah. Permasalahan ini harus diselesaikan sebelum divestasi saham, jangan sampai nantinya kita atau PT. Inalum yang menanggung seluruh biaya kerugian yang diakibatkan oleh PTFI," tukas politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dalam kesempatan ini pula, Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri LHK dalam menyikapi temuan pemeriksaan BPK atas sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK dan segera melaporkannya kepada Komisi VII DPR RI.(es/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Freeport
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
Pendapatan Anjlok, Freeport Tak Bakal Bagi Dividen Hingga 2020
Otto Hasibuan: Ada Potensi Kerugian Negara Dalam Pembelian 51% Saham Freeport
Divestasi Freeport 51% Rampung, Untung atau Buntung?
Freeport Sudah Diambil Alih oleh Bangsa Indonesia, Benarkah?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Gerindra Ungkap Paradoks Kebijakan Pangan Rezim Jokowi
Raih Piala Adipura, Benny Tatung Apresiasi Kerja Keras Pemerintah Musi Banyuasin Wujudkan Sustainable City
Pemilu 2019 Tak Boleh Timbulkan Luka
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
Jelang Debat Perdana Pilpres 2019 Digelar KPU, PMJ Menyiapkan 4 Lapis Penjagaan
Menteri Agama: Pentingnya Jaminan Produk Halal Bagi Konsumen Muslim
Ditresnarkoba PMJ Menangkap 4 Tersangka Kasus Narkotika dengan 2,3 Kg Shabu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]