Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PPP
PPP dan 21 Dubes Uni Eropa Bahas Isu Seputar Politik Identitas dan TKA
2018-09-25 18:42:43

Pertemuan 21 Dubes Uni Eropa dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).(Foto: BH / amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan 21 duta besar Uni Eropa melakukan pertemuan, yang membicarakan dinamika seputar isu politik dan isu Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, bertempat di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng lagi, Jakarta, Selasa (25/9).

"Hari ini PPP menerima 21 Dubes Uni Eropa dari berbagai negara seperti Prancis, Jerman dan Italia. Mereka menanyakan tentang stabilitas politik menuju pemilu 2019 terutama seruan politik identitas oleh salah satu pihak," kata Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy.

Ketum PPP yang akrab disapa Romi ini menyampaikan bahwa politik identitas pada Pemilu 2019 cenderung menurun.

"Tadi saya sampaikan, politik identitas tidak akan semarak pada tahun 2014. Saya tidak bisa memastikan bahwa itu akan hilang tapi berkurang," ujar

Lebih lanjut, Romi? mengungkapkan, isu politik identitas bakal berkurang karena pendamping Joko Widodo (Jokowi) adalah Ma'ruf Amin yang diketahui Ketua Umum MUI nonaktif dan juga mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Jadi Ma'ruf Amin adalah ulama yang sangat dihormati di Indonesia maka penggunaan politik identitas menjadi mentah kepada Jokowi. Dan pasangan Pak Prabowo, Sandiaga Uno juga bukan berasal dari grup atau organisasi islam manapun, sehingga isu ekonomi akan lebih menonjol," ujarnya.

Romi menyampaikan optimisme para dubes dan bisa menerima penjelasan terkait pelaksanaan pemilu 2019 yang akan berjalan damai.

"Mereka berharap pemilu 2019 jangan gunakan politik identitas dan kami menyambut baik," pungkasnya.(bh/amp)



 
Berita Terkait PPP
 
Sandiaga Uno Resmi Kader Partai Persatuan Pembangunan
 
Suharso Monoarfa Deklarasikan Diri Maju sebagai Ketum PPP
 
Putra Mbah Moen dan Ketum PPP Humphrey Djemat Temui Suryadharma Ali
 
PPP dan 21 Dubes Uni Eropa Bahas Isu Seputar Politik Identitas dan TKA
 
Ketum PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz Resmi Meletakkan Jabatannya
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan
Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka
Tradisi Idulfitri Sebagai Rekonsiliasi Sosial Terhadap Sesama
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
Carut-Marut Soal Tambang, Mulyanto Sesalkan Ketiadaan Pejabat Definitif Ditjen Minerba
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]