JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta penyaluran honor saksi tetap melalui penyelenggara atau pengawas pemilihan umum. Honor itu diberikan ketika proses pemungutan suara selesai digelar.
"Ini sekaligus memastikan tingkat kedisiplinan saksi dan meminimalisir potensi penyalahgunaan honor saksi untuk kepentingan kampanye oknum-oknum partai politik," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP, M. Romahurmuziy dalam pesan singkat, Rabu (22/1).
Pria yang akrab disapa Rommy ini menambahkan, PPP berharap penghitungan suara lewat komputer dapat diakses oleh partai politik di semua tingkatan. Sebab, sambung dia, jika ini dimonopoli Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau KPU Daerah maka akan berpotensi disalahgunakan.
"Monopoli akses hanya oleh KPU/KPUD berpeluang disalahgunakan utntuk kepentingan pihak tertentu," ujar Rommy, seperti dikutip dari jpnn.com.
Karena itu, Rommy menyatakan, PPP dalam waktu dekat akan berkunjung ke KPU dengan membawa ahli teknologi informasi. "Menanyakan detail system penghitungan suara, termasuk penggunaan IT dalam pemilu," tandasnya.(gil/jpnn/bhc/rby) |
