JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan Fernita Darwis mengatakan, wajar jika partai politik mengeluarkan dana besar untuk kampanye saat pemilu. Ia mengakui, pengeluaran terbesar untuk kampanye. Alokasi dana biasanya dihabisksn untuk iklan di media massa, pembuatan atribut kampanye, dan biaya acara partai seperti musyawarah kerja tingkat nasional.
Namun, sejumlah pos pengeluaran itu, biaya terbesar sebenarnya untuk membayar saksi di tempat pemungutan suara.
"Setiap tempat pemungutan suara (TPS) membutuhkan dua saksi. Satu partai bisa menghabiskan Rp 630 miliar untuk satu pemilu," kata Fernita, Jumat (7/6).
Fernita mengatakan, untuk memenuhi pengeluaran tersebut, parpol mengandalkan dana pemasukan yang beradal dari iuran wajib kader yang duduk di parlemen, dan sumbangan sukarela dari sumber lain.
"Ketiga, subsidi dari pemerintah yang berasal dari APBN," katanya.
Fernita menjelaskan, subsidi yang berasal dari APBN besarnya tergantung pada jumlah perolehan suara yang diraih parpol saat Pemilu 2009. Ia mencontohkan, PPP, yang pada Pemilu 2009 mendapatkan sekitar 5 juta suara, mendapatkan subsidi Rp 108 per suara. Dengan demikian, PPP memperoleh subsidi dari pemerintah sebesar Rp 530 juta per tahun.
"Subsidi sebesar itu tidak bisa untuk mengakomodir seluruhnya," ujarnya, seperti dikutip kompas.com.
Dengan perhitungan besarnya biaya pemilu dan jumlah pemasukan partai, ia mengaku tak heran jika ada potensi korupsi oleh calon anggota legislatif terpilih.
"Dua tahun pertama akan digunakan untuk mencari pengganti modal. Dua tahun sisanya akan dibuat untuk mencari uang buat pemilu mendatang," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pembiayaan saksi berasal dari APBN.(kmp/bhc/opn) |
