Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Cukai
PKS Tolak Rencana Kenaikan Tarif Cukai Pemanis Minuman
2020-02-23 07:05:46

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana pemerintah dalam menaikkan tarif cukai pemanis minuman menyita perhatian masyarakat. Pasalnya, rencana tersebut dinilai sebagian kalangan untuk menutup utang negara dan mengantisipasi tidak tercapainya target penerimaan pajak.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Junaidi Auly menyampaikan dalam pembahasan bersama DPR RI, Menkeu mengajukan agar ada ekstensifikasi BKC (Barang Kena Cukai) antara lain plastik, pemanis dan emisi kendaraan bermotor.

Terkait wacana kenaikan tarif cukai pemanis minuman Fraksi PKS menyatakan menolak keras.

“Kemarin selain Fraksi PKS dan PPP komisi 11 baru menyetujui produk plastik yang masuk BKC sedangkan yang produk yang lain termasuk pemanis belum disetujui,” ucap Junaidi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/2) lalu.

Menurutnya, kenaikan tarif cukai pemanis minuman tersebut akan menambahkan beban ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

“Jangankan pemanis, produk plastik yang disetujui fraksi lain saja kita tidak setuju karena akan tambah menjadikan ekonomi biaya tinggi di Indonesia dan akan mbebani masyarakat Indonesia Terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” jelasnya.

Dia mengendus adanya agenda lain dalam rangka kenaikan tarif cukai pemanis minuman yang diwacanakan Sri Mulyani.

“Kelihatannya agenda utamanya seperti itu (ada agenda lain) mbak, karena bukan jadi jaminan dengan ekstensifikasi BKC akan mengurangi konsumsi masyarakat terhadap produk tersebut,” tandasnya.(aut/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Cukai
 
PKS Tolak Rencana Kenaikan Tarif Cukai Pemanis Minuman
 
Cukai Ponsel Harus Mempertimbangkan Kalangan Tertentu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Aturan yang Dikeluarkan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terlalu Banyak
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]