JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan reshuflle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Pasalnya, kinerja jajaran menteri saat ini sudah tidak lagi kondusif.
Menurut dia, banyak sekali program kementerian yang tertunda, mengingat para pembantu presiden tidak berani mengambil risiko. Mereka di antaranya Menpora Andi Mallarangeng, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, dan Menteri PU Djoko Kirmanto dan harus masuk dalam daftar evaluasi Presiden.
"Kenapa semua jadi tertunda? Ini semua karena para menteri itu nonton, tetapi tidak berani mengambil keputusan. Semua pekerjaan akhirnya tertunda," tutur Fahri kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/9).
Menurut Fahri, Andi Mallarangeng yang merupakan kader Partai Demokrat tidak berani mengambil keputusan dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games XXVI Palembang. Darwin, juga dari Partai Demokrat juga banyak membuat program terbengkalai. Fahri antara lain menyebut program 10 ribu megawatt (MW) yang didengungkan kementeriannya.
Djoko Kirmanto yang memimpin Kementerian PU, jelas Fahri, banyak infrastruktur di Indonesia yang masih rusak. Ia juga menggarisbawahi proyek Jembatan Selat Sunda yang tidak kunjung jelas realisasinya. “Mereka harus ini harus dievaluasi Presiden SBY,” ujarnya, tanpa mau menjelaskan program kerja kader PKS yang menduduki jabatan menteri.(mic/spr)
|
