Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PKS
PKS: Kedubes AS Harusnya Tidak Tutup
Saturday 22 Sep 2012 00:07:58

Anggota Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai tidak seharusnya Kedutaan Besar AS di Indonesia ditutup. Menurut Anggota Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid penutupan itu dapat menimbulkan spekulasi bahwa Jakarta tidak aman.

"Mestinya AS sebagai negara adi daya yang terbiasa dengan demonstrasi ya tidak perlu menjadi ketakutan", kata Mantan Presiden PKS itu di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (21/9).

Hidayat mengatakan, penutupan Kedubes AS akan menjadi berita internasional. Seharusnya, kata Hidayat, AS berani memberikan contoh kepada kedutaan yang lain bahwa terdapat masalah yang dihadapi.

Hidayat berharap Dubes AS untuk RI Scot Marciel menemui pimpinan DPR. Pasalnya, film Innocence of Muslims telah menodai prinsip tentang kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan HAM.

"Kan kita dituntut untuk toleran ya. Kalau toleran kan sesuatu yang bersifat reciprocal, timbal balik. Jangan mengharapkan kita toleran ke yang lain padahal yang lain tidak. Sebenarnya kan harus saling tolerir. Siapa sih yang tidak tahu bahwa umat Islam itu jumlahnya di dunia sangat besar. Dan siapa yang tidak tahu kalau umat Islam itu mengagungkan Nabi Muhammad. Mestinya kan ditolerir ini jadi kemudian hubungan diantara kita menjadi hubungan yang sangat harmonis karena saling toleran", ungkapnya.(tbn/bhc/opn)


 
Berita Terkait PKS
 
• PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok
 
• PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Sebagai Cagub-Cawagub Jakarta
 
• Hasil Rapimnas, Syaikhu Ungkap Kriteria Capres Pilihan PKS
 
• Usul Raffi Ahmad Capres 2024, PKS Sedang Berusaha Mengubah Citra sebagai Partai Tengah
 
• Fraksi PKS: KEM-PPKF 2023 Harus Cermati Arah Politik Anggaran Negara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]