Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
PKI
PKI dan Hoax dari dalam Istana
2017-09-27 08:47:55

Oleh: Syukri Wahid

PARA JENDERAL yang diculik lalu dibunuh karena dianggap telah membentuk Dewan Jenderal yang memiliki agenda menggulingkan tahta Presiden Soekarno lewat menurut perwakilan PKI di kabinet kala itu atau via biro khusus PKI.

PKI ternyata pakarnya pembuat fitnah atau hoax. Mereka adalah maha guru di bidang itu. Mereka pakar dalam agitasi dan propaganda.

Apalagi, DN Aidit ketua PKI kala itu sudah masuk dalam jajaran kabinet Presiden Sukarno. Tercatat dirinya pernah menjabat sebagai menteri di kabinet Kerja jilid 3 hasil reshuffle yang ke-2 dan pada saat gerakan G.30S/PKI, dia terdaftar dalam jajaran kabinet Dwikora 1, karena posisinya sebagai wakil ketua MPRS.

Angin segar bagi PKI karena politik Bung Karno sejak dekrit presiden tahun 1959, yaitu menampung ajaran Komunis dalam konsep Nasakom-nya membuat mereka tumbuh menjadi partai yang kuat.

Tak cukup dengan itu, tahun 1960, dengan alasan para tokoh Masyumi dianggap terlibat dalam PRRI, maka Sukarno membubarkan Partai Masyumi yang merupakan rival utama PKI.

Padahal, Masyumi sebagai partai pemenang ke-2 di pemilu tahun 1955, tak pelak lagi aspirasi umat Islam kehilangan perahunya dan PKI merasa "bahagia" karena rival utama mereka telah hilang dari percaturan politik saat itu.

Belum cukup pula dengan itu, Sukarno membuka poros baru politiknya yaitu poros Jakarta-Peking, semakin memperjelas arah kebijakan Sukarno di "setir" oleh PKI.

Puncaknya adalah Sukarno membubarkan DPR hasil pemilu dan membentuknya serta mengangkat para ketua partai menjadi petinggi MPRS suatu jabatan setingkat Menteri non departemen. Di kabinet Kerja jilid 2 sampai 4 para tokoh PKI menduduki posisi penting.

Hoax bertebaran dari sana, dari dalam kabinet. Hoax masuk dalam istana dan diproduksi di sana sampai berdampak kepada kebijakan Presiden Sukarno yang dianggap terlalu "menuruti" keinginan PKI.

PKI mendesak Presiden Soekarno untuk membubarkan HMI karena dianggap anak kandung Masyumi, meminta Soekarno membubarkan partai MURBA, ulama dikriminalisasi seperti Buya Hamka, dan lain-lain.

Mendesak Presiden Sukarno untuk membentuk angkatan ke-5 untuk dipersenjatai dengan alasan hoax menyiapkan perlawanan rakyat menghadapi Malaysia dan perjuangan Trikora. Dan buntutnya adalah menyiapkan kudeta para relawan dan Gerwani, itulah hoax sejati.

Jangan-jangan banyaknya hoax sekarang... Ciri-ciri, ah sudahlah. Masih mau bilang: PKI itu hantu?

Penulis adalah dokter gigi dan Pegiat sosial politik.(republikal/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait PKI
PKI dan Hoax dari dalam Istana
Sufmi Dasco Ahmad: Komunisme Harus Diwaspadai
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Amien Rais Curiga dengan Jokowi dan Minta Pelototi Ribka Tjiptaning
Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
TNI Gadungan Ditangkap karena Tipu Gadis Jutaan Rupiah
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Forum Jurnalis Muslim Bakal Latih Relawan MRI se-Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Dilaporkan ke Polda Metro atas Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang
Pencarian dan Evakuasi Korban Longsor Brebes Terus Dilakukan Tim SAR Gabungan
BNPB Anugerahi Penghargaan BPBD Terbaik
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]