Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Kenaikan Harga BBM
PDIP Tegas Menolak Kenaikan Harga BBM
Tuesday 13 Mar 2012 18:14:50

Megawati Soekarnoputri (Foto: Masihangat.wordpress.com)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri secara tegas menyatakan bahwa partainya menolak rencana pemerintahan SBY-Boediono untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Jadi, PDIP bersikap bahwa tidak ada penaikan harga BBM pada saat sekarang ini. Itulah pengarahan saya untuk masalah BBM kepada kader PDIP,” kata Megawati kepada wartawan, usai melakukan pengarahan kepada kadernya di ruang rapat Fraksi PDIP di gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/3).

Dalam rapat pengarahan itu, jelas dia, FPDIP mendengar penjelasan dari mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie. Dari penjelasannya itu, ada tiga pilihan atau opsi yang bisa ditempuh terkait dengan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah tersebut, yakni pembatasan subsidi, menaikkan BBM dan tidak ada kenaikan. Pada akhirnya PDIP memilih untuk menolak kenaikan harga BBM.

"Setelah mendengarkan dari Pak Kwik Kian Gie, dari 3 opsi yang ada, maka kami telah memfinalkan bahwa FPDIP menolak. Jadi tidak ada kenaikan BBM pada saat sekarang ini. Sebenarnya sejak tiga bulan lalu, FPDIP sudah melakukan telaah secara mendalam dan professional. Pilihan menolak kenaikan harga BBM adalah pilihan PDIP," jelas Mega.

Dalam kesempatan ini, Megawati mengakui bahwa proses perhitungannya terbilang rumit. Tapi pada intinya, hitungan teknisnya telah mengarahkan bahwa dua opsi yang ditawarkan pemerintah, yakni pembatasan dan meniakan harga BBM, tidaklah tepat. Masih ada pilihan yang dianggap PDIP masuk akal.

“Memang perhitungan cukup rumit. Tapi keputusan PDIP untuk bersikap menolak kenaikan BBM sudah sangat rasional dan profesional. Hal Itulah pengarahan saya untuk masalah BBM," tandas capres 2009 lalu.(dbs/rob)


 
Berita Terkait Kenaikan Harga BBM
 
FITRA: Peneriman Negara Bukan Pajak, Dapat di Gunakan Cegah Kenaikan BBM
 
Fuad Bawazier: Pemerintah Keliru Menaikkan Harga BBM
 
Inilah Program Kompensasi Untuk Mempertahankan Kesejahteraan Masyarakat
 
Pengendara Sepeda Motor Padati SPBU Sebelum Pukul 00:00 WIB
 
Para Menteri Berkumpul Umumkan Kenaikan Harga BBM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]