Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Kenaikan Harga BBM
PDIP Tegas Menolak Kenaikan Harga BBM
Tuesday 13 Mar 2012 18:14:50

Megawati Soekarnoputri (Foto: Masihangat.wordpress.com)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri secara tegas menyatakan bahwa partainya menolak rencana pemerintahan SBY-Boediono untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Jadi, PDIP bersikap bahwa tidak ada penaikan harga BBM pada saat sekarang ini. Itulah pengarahan saya untuk masalah BBM kepada kader PDIP,” kata Megawati kepada wartawan, usai melakukan pengarahan kepada kadernya di ruang rapat Fraksi PDIP di gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/3).

Dalam rapat pengarahan itu, jelas dia, FPDIP mendengar penjelasan dari mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie. Dari penjelasannya itu, ada tiga pilihan atau opsi yang bisa ditempuh terkait dengan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah tersebut, yakni pembatasan subsidi, menaikkan BBM dan tidak ada kenaikan. Pada akhirnya PDIP memilih untuk menolak kenaikan harga BBM.

"Setelah mendengarkan dari Pak Kwik Kian Gie, dari 3 opsi yang ada, maka kami telah memfinalkan bahwa FPDIP menolak. Jadi tidak ada kenaikan BBM pada saat sekarang ini. Sebenarnya sejak tiga bulan lalu, FPDIP sudah melakukan telaah secara mendalam dan professional. Pilihan menolak kenaikan harga BBM adalah pilihan PDIP," jelas Mega.

Dalam kesempatan ini, Megawati mengakui bahwa proses perhitungannya terbilang rumit. Tapi pada intinya, hitungan teknisnya telah mengarahkan bahwa dua opsi yang ditawarkan pemerintah, yakni pembatasan dan meniakan harga BBM, tidaklah tepat. Masih ada pilihan yang dianggap PDIP masuk akal.

“Memang perhitungan cukup rumit. Tapi keputusan PDIP untuk bersikap menolak kenaikan BBM sudah sangat rasional dan profesional. Hal Itulah pengarahan saya untuk masalah BBM," tandas capres 2009 lalu.(dbs/rob)


 
Berita Terkait Kenaikan Harga BBM
 
FITRA: Peneriman Negara Bukan Pajak, Dapat di Gunakan Cegah Kenaikan BBM
 
Fuad Bawazier: Pemerintah Keliru Menaikkan Harga BBM
 
Inilah Program Kompensasi Untuk Mempertahankan Kesejahteraan Masyarakat
 
Pengendara Sepeda Motor Padati SPBU Sebelum Pukul 00:00 WIB
 
Para Menteri Berkumpul Umumkan Kenaikan Harga BBM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Kapal induk pertama Indonesia segera dikirim dari Italia, persiapan dipercepat
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]