Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Partai PBB
PBB Minta Anggaran WN Disesuaikan
Wednesday 30 Oct 2013 08:03:20

Ketua DPC PBB Aceh Utara, M Nasir SH.(Foto: BeritaHUKUM.com/sul)
ACEH, Berita HUKUM - Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Nasir SH, meminta kepada pihak eksekutif dan legislatif Aceh untuk menyesuaikan kebutuhan usulan alokasi anggaran pengukuhan Wali Nangroe.

Saat ditemui pewarta BeritaHUKUM.com, di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon, Selasa (29/10) dia mengatakan, meskipun dana tersebut masih dalam usulan, penggunaan anggaran WN tidak terlalu besar mencapai Rp 50 miliar.

"Dana itu terlalu besar, kami minta agar dikurangi anggarannya," tukas Nasir.

Ditambahkan Nasir, pihaknya bukan tidak mendukung rencana pelantikan Wali Nangroe, akan tetapi pemerintah seharusnya lebih arif dalam memutuskan suatu persoalan terutama dalam menganggarkan dana tersebut.

"Jika pun dana tersebut sangat dibutuhkan, diminta untuk disesuaikan dengan kebutuhannya," pungkasnya.(bhc/sul)


 
Berita Terkait Partai PBB
 
Beredar 30 Bakal Caketum PBB, La Nyalla, Gatot Nurmantyo Hingga Erick Thohir Masuk List
 
Surat Terbuka Dewan Da'wah kepada Prof Dr Yusril Ihza Mahendra
 
Patuhi Ijtima Ulama, Kader dan Puluhan Caleg PBB DKI Deklarasi Dukung Prabowo-Sandi
 
DPW dan DPC se-Jatim Menyerahkan Arah Dukungan Capres 2019 kepada Ketum PBB
 
Yusril Sebut Calon Petahana Tak Perlu Berhenti, Sekjen PBB: Makin Jelas Kemana Arah Dukungan PBB
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]