Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Gorontalo
PB PGRI Minta DPR Tuntaskan PR Pendidikan
Friday 16 May 2014 23:28:22

Ketua PB PGRI Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd.(Foto: Istimewa)
GORONTALO, Berita HUKUM - Sebentar lagi DPR RI akan diisi sebagian besar muka-muka baru. Periode 2009-2014 sebentar lagi akan berakhir. namun masih banyak Pekerjaan Rumah yang harus ditindak lanjuti, salah satunya bidang pendidikan. "Kepada anggota DPR RI yang baru terrpilih nanti, mereka harus menyelesaikan berbagai persoalan, utamanya juga bidang pendidikan," ujar Ketua PB PGRI, Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd, Jumat (16/5).

Diantaranya menurut Nelson, memperkuat pondasi dan pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tetntang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian, implementasi UU Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang harus terus dipresusre ke pemerintah untuk menidak lanjuti dengan Peraturan Presiden, salah satu contoh soal guru dan dosen.

"Juga soal penganggaran, memang anggaran sudah 20 persen dan banyak daerah sudah konsisten melaksanakannya. namun, tidak saja sistem pengalokasiannya diaman semua elemen terkait bisa mengaksesnya tapi kualitasnya yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan," jelasnya.

Termasuk juga yang penting, lanjutnya, sertifikasi guru diseluruh Indonesia belum 100 persen. Kata Rektor Universitas Muhammdiyah Gorontalo ini, masih ada 40 persen guru yang hingga saat ini belum tersertifikasi utamanya S1. dan DPR RI perlu diorong harus segera mendorong pemerintah agar sertifikasi mengutamakan S1.

"Dan masalah kelembagaan di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Dulu saat masih masih dibawah Ditjen PMPTK pergaturan guru masih sangat teratur, sekarang sudah hamipr semua Ditjen mengatur, ini yang disoroti dan dicermati," tandas Mantan Ketua PGRI Provinsi Gorontalo ini.(bhc/shs)


 
Berita Terkait Gorontalo
 
Dedy Hamzah Minta Pemprov Gorontalo Transparan dalam Pemangkasan Tenaga Honorer
 
Inspektorat Kabgor Lakukan Kunjungan Awal Tahun Ke Kantor BPKP Provinsi Gorontalo
 
Gelar Lomba Tari Dana Dana, Rahmijati Jahja Selamatkan Budaya akan Punah di Kabupaten Gorontalo
 
Remaja Belia di Limboto Barat Kedapatan Bawa Panah Wayer
 
Tumbuhkan Etos Kerja Bagi Masyarakat Gorontalo, Arifin Jakani: Hilangkan Budaya 'Tutuhiya'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]