Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Aceh
Oknum Polres Nikmati Uang Korban KIP 2008
Tuesday 11 Jun 2013 16:04:54

Terpidana (korban kezoliman) aparat hukum kasus KIP Aceh Timur Tahun 2008 bersama awak media.(Foto: BeritaHUKUM.com/kar)
Aceh, Berita HUKUM - Oknum penegak hukum Aceh Timur terindikasi, menerima uang suap baik dari pelaku utama, maupun dari tersangka yang merupakan korban pencucian kasus yang di lakoni, Oknum pada sekretariat Komisi Independen pemilihan (KIP), Aceh Timur tahun 2008, dalam kasus pengadaan Mobil dinas Roda empat.

Menurut Wadi Fatimah dan Marlina dirinya hanya korban yang didalimi Oknum di KIP tersebut, buktinya pemilik CV.Maju bersama atas nama Azhari tidak pernah di panggil, padahal kami tidak pernah tahu siapa itu Azhari (CV.Maju Bersama) kami tidak pernah tahu itu.

Pada saat di Polres meminta uang Rp 30 juta, dan Kabag hukum Pemkab Aceh Timur saat itu (almarhum Zakaria), Rp 10 jutaan," uang yang Rp 30 juta pertama kami serahkan ke Kapolres pada saat itu, namun Kapolres menolak akhirnya uang tersebut kami serahkan melalui salah seorang kasat di Polres Aceh Timur pada saat itu," lanjut korban yang sekarang (terpidana), di amini suami masing masing korban, di ruangan Kabag Hukum Aceh Timur.

Pemerintah kabupaten Aceh Timur melalui kepala bagian hukumnya Iskandar SH, meminta Polisi dan Kejaksaan serta hakim untuk dapat, membuka kembali kasus pencairan dana pengadaan Kendaraan dinas roda empat pada kantor sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tahun 2008.

Tersangsa yang saat ini merupakan orang orang yang di Skenariokan (terzolimi) pada kasus KIP tersebut, namun para pelaku Korupsi yang sebenarnya tidak pernah terjamah hukum (alias cuci tangan) karena kelihaiannya bermain skenario, dan diduga kuat para penegak hukum di Aceh Timur, begitu juga dengan salah seorang Oknum Wartawan media lokal yang di peralat, untuk menakut nakuti penegak hukum di kabupaten tersebut Ikut menikmati uang hasil kejahatan Korupsi.

Penegak hukum dalam Hal ini Polisi Dan kejaksaan serta hakim harus membuka kembali kasus tersebut, melalui peninjauan kembali (PK), terkait pencairan dana pengadaan Mobil dinas pada sekretariat Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kabupaten Aceh Timur .

"mengingat jabatan terpidana (terzolimi) saat itu cacat hukum, bagai mana uang bisa di cairkan, Pelaksana tugas sekretaris atas nama Maimun di angkat melalui Surat keputusan (SK) KIP Aceh Timur No 720/KPU/008 yang di tandangani Hafsah SH dengan berita acara No 15/BA/KPU/2008 tentang penunjukan pelaksana tugas Sementara Maimun tanggal 4 desember 2008 serta berita acara tersebut di tandatangani Komisioner KPU/KIP, yang diketui Hafsah SH, di bantu empat anggotanya Iskandar H.Agani, Ridwan Su'ud, Syafrul, dan Mulya Karim.

Nota Dinas Maimun sebagai Plt sekretaris Sementara dari ketua KPU/KIP yang di tandatangani Hafsah SH selaku ketua, dengan Nomor 800/KPU-ATIM/X/2008 tanggal 6 oktober 2008, surat surat tersebut terindikasi cacat hukum dan harus di lakukan peninjauan kembali (PK) demi Keadilan untuk para terpidana.

Seharusnya pengangkatan Plt sekretaris KIP/KPU berdasarkan surat tugas dari Sekretaris Jendral (sekjen) KPU pusat, sementara kepala bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Iskandar SH, saat di konfirmasi awak media ini senin (10/6) di ruang kerjanya mengatakan, sangat menyayangkan pelaksanaan proses hukum terkait pengadaan Mobil dinas Roda empat pada sekretariat KIP Aceh Timur tahun 2008, yang bersumber dari APBN senilai 268.636.364, tidak mencerminkan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"untuk itu kita minta ketiga Instansi, Polisi, kejaksaan, dan pengadilan untuk dapat melakukan peninjauan kembali (PK) kasus tersebut, menurut Iskandar SH lagi, apa yang di lakukan ketua kIP pada saat itu cacat Hukum, Penunjukan marlina sebagai panitia pembuat komitmen (PPK) cacat hukum, ada dua Hal yang membuat cacat hukum, di samping tidak memiliki SK, marlina juga tidak memiliki sertivikat kelayakan sebagai persyaratan, untuk menjadi Panitia pembuat Komitmen," Lanjut Iskandar lagi.

"Sementara Marlina yang di wawancara awak media ini senin (10/6) di ruang kerja kabag hukum Pemkab Aceh Timur, mengatakan saya tidak mengerti apapun tentang persoalan ini, saya memang sudah di kondisikan untuk jadi kambing hitam (dikorbankan), dalam kasus tersebut.

Sebenarnya yang menikmati uang Korupsi bukan kami, ini memang sudah di arahkan atau di kondisikan oleh ketua KIP, uang di ambil tanggal (20/10/2008) sedangkan saya, pada saat itu (21/102008), sedang berada di rumah di paksa harus menanda tangani surat, untuk siapa juga saya tidak tahu, karena pada saat itu saya di paksa salah seorang anggota KIP Iskandar H.Agani.

"Marlina Menambahkan seharusnya yang paling bertanggung jawab ketua KIP, karena dia lebih tahu, siapa rekanan dan ke rekening siapa dana tersebut mengalir, kasus ini memang sudah di Skenariokan, agar mereka yang menikmati aliran dana dari APBN tersebut, tidah, tidak tersentuh hukum setelah menikmati uang haram dari dengan melakukan Korupsi,"lanjut Marlina sambil meneteskan air mata.(bhc/kar)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Aceh
Ratusan Massa IKBAL dan HMI Kembali Unjukrasa
Pengurus PSBL di Tagih 3 Janda untuk Utang Uang Makan Tim PSBL
PT Arun LNG Didemo Ratusan Warga eks Blang Lancang
Raja Rimba Kelompok Bersenjata Bakar 2 Alat Berat Kontraktor di Aceh Timur
Sejak Tahun 2011 Dana Digrogoti Koruptor, PSBL Terancam Bangkrut?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Menjadi Pewarta Lingkungan Bersama Greenpeace
Pencegahan Lebih Banyak Selamatkan Uang Negara
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang
Sandiwara Dibatalkan Paket Proyek Semani II, Kadis Bina Marga Diduga Bermain
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer | Buku Tamu

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]