JAKARTA, Berita HUKUM - Tertangkapnya sejumlah pekerja ilegal asal Cina di Halim Perdana Kusuma Jakarta oleh aparat penegak hukum Indonesia membuat sejumlah kalangan geram tak terkecuali kalangan anggota DPR RI.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Nizar Zahro mendesak aparat penegak hukum agar para pekerja ilegal tersebut diberikan sanksi hukuman jika terbukti melanggar aturan yang ada.
"Jadi harus di proses sesuai dengan hukum Indonesia kalau memang dia memasuki negara kita tanpa ada dokumen-dokumen imigrasi maka harus proses apa tujuan mereka datang kesini. Apa tujuan wisata atau apa," tegas dia pada TeropongSenayan di Nusantara I Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (27/4).
Sebenarnya, lanjut dia, tertangkapnya sejumlah pekerja ilegal asal Tiongkok bukanlah hal baru terjadi melainkan sudah berulang kali.
"Ini memang kejadian sudah lama kita laporkan ke pemerintah. Mengenai pekerja Cina ilegal harus di proses sesuai hukum apalagi ini ada isu mereka adalah tentara Cina ditambah tanpa punya dokumen maka BIN juga harus bekerja. Kenapa ini bisa terjadi," ungkap dia.
Menurutnya, dengan adanya kebijakan bebas visa, DPR sendiri sudah memperingatkan akan hal ini sebelumnya.
"Ini yang sudah kita perkirakan jauh hari ini. dengan dibukanya 106 visa bebas negara. secara prinsip memang melanggar kedaulatan negara kita. Untuk itu dokumen yang di wajibkan untuk memasuki negara kita harus dilengkapi," tandas dia.
Jika memang benar isu bahwa pekerja ilegal asal Tiongkok tersebut adalah tentara maka hal tersebut merupakan pelanggaran serius.
"Ini pelanggaran serius masa tentara masuk kedaulatan negara lain tanpa dokumen dari imigrasi. Sudah melecehkan karena kita kan punya kesatuan hukum saya pikir wajib proses dengan hukum," tegas dia.(icl/teropongsenayan/bh/sya) |
