Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 

Nike Akhirnya Mau Bayar Upah Lembur Pekerja
Thursday 12 Jan 2012 23:23:57

Ribuan pekerja di pabrik sepatu merek Nike (Foto: Ist)
NEW YORK (BeritaHUKUM.com) – Ribuan pekerja PT Nikomas di Serang, Banten yang merupakan salah satu pabrik subkontrak produsen aparel dan sepatu dunia, Nike International Ltd segera mendapatkan ganti pembayaran upah lembur senilai total 1 juta dolar AS atau setera Rp 9,1 miliar..

Pembayaran tersebut diberikan, setelah perwakilan pekerja, Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengadukan pemberlakuan jam lembur tanpa upah yang diterapkan secara sepihak oleh manajemen pabrik kepada Nike International. Total jam lembur pekerja 593.468 jam. Jam lembur tersebut digunakan untuk menyelesaikan penjahitan sepatu Nike.

Dilansir harian Washington Post, Kamis (12/1), para pekerja akan mendapat ganti rugi upah tersebut dalam dua kali angsuran, yakni pada 20 Januari dan 5 Februari 2012. Praktik kerja lembur tanpa upah oleh PT Nikomas disebutkan sudah berlangsung selama 18 tahun. Tapi hukum di Indonesia hanya menyebutkan bahwa klaim atas jam lembur itu, hanya berlaku untuk dua tahun terakhir.

Jim Keady, Direktur Educating for Justice, lembaga nonprofit AS yang telah mengadvokasi masalah pekerja pabrik Nike di Indonesia, mengatakan butuh waktu 11 bulan untuk bekerja dan menghadapi manajemen pabrik Nikomas. "Tapi kami tetap berjuang dan kami menang. Keadilan sudah ditegakkan. Ini hanya sebuah awal," kata Jim Keady dalam siaran persnya, Kamis (12/1).

Sedangkan Ketua SPN Bambang Wirahyoso menyatakan bahwa pihaknya telah mwakili 4.500 pekerja PT. Nikomas dengan melakukan advokasi hingga ke Nike International Ltd di New Yor, Amerika Serika (AS). PT Nikomas selaku perwakilan Nike di Indonesia, tidak membayar upah 600.000 jam lembur selama dua tahun. Dana sebesar Rp 9,1 miliar itu, nilainya masih terlalu kecil dibandingkan apa yang dialami pekerja PT Nikomas selama 18 tahun.

"Praktek bekerja lembur tanpa bayaran sebenarnya telah terjadi di Nikomas selama 18 tahun. Tai hukum di Indonesia, hanya memungkinkan ganti rugi selama dua tahun terakhir. Kami akan memilikirkan lagi, sebelum melakukan langkah hukum selanjutnya,” jelas Wirahyoso.

Sementara Nike International Ltd menyatakan akan melakukan koreksi kinerja dalam kesejahteraan pekerja. Selain itu, Nike juga menawarkan program pelatihan dan membentuk gugus tugas untuk menampung aspirasi para pekerja. "Nike mendukung pabrik-pabrik dalam rencana aksi dan upaya mengoreksi kekurangan pada kebijakan yang ada dalam melindungi hak-hak para pekerja. Nike akan terus memonitor dan memperbaiki keadaan,” tulis Nike dalam situs resminya.(bbc/sya/ind)


 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]