Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pertumbuhan Ekonomi
Negara Harus Hadir dalam Permasalahan Ekonomi
Monday 13 Jul 2015 12:57:32

Anggota Komisi XI DPR Dony Ahmad Munir pada rangkaian acara Kunjungan Kerja Komisi XI DPR ke Provinsi DI Yogyakarta, Kamis (9/7).(Foto: Sofyan/parle/od)
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ke II tahun 2015 ini diprediksi akan meningkat dan prospektif dibanding kuartal I tahun 2015. Namun, Anggota Komisi XI DPR Dony Ahmad Munir menilai, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang melambat dan sangat lesu.

Dony menilai, selain diakibatkan oleh faktor eksternal, hal ini juga disebabkan adanya faktor internal juga. Untuk itu, ia meminta negara untuk hadir dalam permasalahan ekonomi ini. Hal itu ia sampaikan usai hadir pada rangkaian acara Kunjungan Kerja Komisi XI DPR ke Provinsi DI Yogyakarta, Kamis (9/7).

“Negara harus hadir untuk mengatasi masalah ekonomi ini. Bagaimana pelambatan ekonomi bisa dihadapi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. Misalnya kebijakan seperti mempercepat belanja pemerintah (government expenditure) dan dipercepat daya serap anggarannya,” kata Dony.

Politisi F-PPP ini yakin, dengan penyerapan anggaran yang baik oleh Pemerintah, hal ini dapat menimbulkan multiplier effect dan menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Dampak dari percepatan belanja negara ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Namun hal ini harus dilakukan serentak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Kabupaten dan Kota. Tentu juga dengan didorong sektor investasi yang lebih banyak lagi,” ingat Dony.

Politisi asal Dapil Jawa Barat IX ini menambahkan, Pemerintah juga perlu menggerakkan sektor riil dan sektor produktif yang selama ini sudah berjalan. Ia menilai, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

“Karena sektor kecil seperti UMKM ini, tidak terpengaruh oleh krisis-krisis yang ada. UMKM bisa didorong melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan digelontorkannya KUR ini, setidaknya ekonomi masyarakat akan bergerak. Ini salah satu contoh negara hadir dalam permasalahan ekonomi,” imbuh Dony.

Selain itu, tambah Dony, perlu ada sinergitas antara seluruh komponen negara. Yakni Pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, tak terkecuali DPR untuk sama-sama berkomitmen mengatasi pelambatan ekonomi yang terjadi.

“Sehingga kita tidak terus menerus menyalahkan faktor eksternal. Kalau fundamental ekonomi kita kuat, sebesar apapun faktor eksternal akan bisa kita hadapi. Kita akan tangguh menghadapi berbagai gejolak apapun,” yakin Dony sembari menutup wawancara.(sf/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait Pertumbuhan Ekonomi
 
• Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
 
• Wakil Ketua MPR: Ekonomi Tumbuh Namun Kemiskinan Naik, Pertumbuhan Kita Masih Eksklusif
 
• Waspadai Pertumbuhan Semu Dampak 'Commodity Boom'
 
• Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022
 
• Harga Tidak Juga Stabil, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Gagal Menjalankan Amanat Pasal 33 UUD 1945
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]