Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pertumbuhan Ekonomi
Negara Harus Hadir dalam Permasalahan Ekonomi
Monday 13 Jul 2015 12:57:32

Anggota Komisi XI DPR Dony Ahmad Munir pada rangkaian acara Kunjungan Kerja Komisi XI DPR ke Provinsi DI Yogyakarta, Kamis (9/7).(Foto: Sofyan/parle/od)
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ke II tahun 2015 ini diprediksi akan meningkat dan prospektif dibanding kuartal I tahun 2015. Namun, Anggota Komisi XI DPR Dony Ahmad Munir menilai, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang melambat dan sangat lesu.

Dony menilai, selain diakibatkan oleh faktor eksternal, hal ini juga disebabkan adanya faktor internal juga. Untuk itu, ia meminta negara untuk hadir dalam permasalahan ekonomi ini. Hal itu ia sampaikan usai hadir pada rangkaian acara Kunjungan Kerja Komisi XI DPR ke Provinsi DI Yogyakarta, Kamis (9/7).

“Negara harus hadir untuk mengatasi masalah ekonomi ini. Bagaimana pelambatan ekonomi bisa dihadapi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. Misalnya kebijakan seperti mempercepat belanja pemerintah (government expenditure) dan dipercepat daya serap anggarannya,” kata Dony.

Politisi F-PPP ini yakin, dengan penyerapan anggaran yang baik oleh Pemerintah, hal ini dapat menimbulkan multiplier effect dan menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Dampak dari percepatan belanja negara ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Namun hal ini harus dilakukan serentak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Kabupaten dan Kota. Tentu juga dengan didorong sektor investasi yang lebih banyak lagi,” ingat Dony.

Politisi asal Dapil Jawa Barat IX ini menambahkan, Pemerintah juga perlu menggerakkan sektor riil dan sektor produktif yang selama ini sudah berjalan. Ia menilai, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

“Karena sektor kecil seperti UMKM ini, tidak terpengaruh oleh krisis-krisis yang ada. UMKM bisa didorong melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan digelontorkannya KUR ini, setidaknya ekonomi masyarakat akan bergerak. Ini salah satu contoh negara hadir dalam permasalahan ekonomi,” imbuh Dony.

Selain itu, tambah Dony, perlu ada sinergitas antara seluruh komponen negara. Yakni Pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, tak terkecuali DPR untuk sama-sama berkomitmen mengatasi pelambatan ekonomi yang terjadi.

“Sehingga kita tidak terus menerus menyalahkan faktor eksternal. Kalau fundamental ekonomi kita kuat, sebesar apapun faktor eksternal akan bisa kita hadapi. Kita akan tangguh menghadapi berbagai gejolak apapun,” yakin Dony sembari menutup wawancara.(sf/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait Pertumbuhan Ekonomi
 
Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
 
Wakil Ketua MPR: Ekonomi Tumbuh Namun Kemiskinan Naik, Pertumbuhan Kita Masih Eksklusif
 
Waspadai Pertumbuhan Semu Dampak 'Commodity Boom'
 
Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022
 
Harga Tidak Juga Stabil, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Gagal Menjalankan Amanat Pasal 33 UUD 1945
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]