Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Virus Corona
Nasir Djamil: Kalau Dugaan Menteri Terlibat Bisnis PCR Benar, Itu Mengkhianati Pancasila
2021-11-03 12:06:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Dugaan praktik pejabat ikut terlibat dalam bisnis tes PCR dinilai telah mengkhianati hati rakyat. Sebab, mereka justru mengeruk untung di saat rakyat sedang menderita akibat pandemi.

"Kalau isu ini benar, sungguh menyakitkan. Sebab itu bukan saja mengkhianati sila kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi juga seperti orang menari di atas penderitaan orang lain," tegas anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/11).

Politisi PKS itu mengatakan bahwa seharusnya para penegak hukum memiliki hati nurani untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan tersebut agar masyarakat bisa tenang.

"Termasuk bisa menghindari pembunuhan karakter nama menteri yang disebutkan," tegasnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan dengan turunnya penegak hukum maka masyarakat akan mengetahui kebenaran dari isu yang berkembang liar tersebut.

"Secara kasat mata tentu kita sulit memastikan isu itu. Tapi dengan kewenangannya, aparat penegak hukum bisa memulai guna menjawab kegusaran publik soal isu menteri berbisnis PCR," ucapnya.

"Sebab isu ini seperti kata pepatah, mencari kesempatan dalam kesempitan," demikian Nasir Djamil.
(RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
• Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
 
• Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
 
• Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
 
• Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
 
• Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]