Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Gas
Nasib Rakyat Di Negeri Langka
2017-12-11 05:34:36

Ilustrasi. Ferdinand Hutahaean.(Foto: BH /mnd)
Oleh: Ferdinand Hutahaean

RASANYA TAK ingin pikiran kembali ke tahun kebodohan 2002 dimana Presiden RI kala itu *Megawati Soekarno Putri* dengan senyum mengembang indah saat berdansa dengan Presiden Cina Jiang Zemin, berujung pada *di tanda tanganinya kontrak ekspor Gas LNG Tangguh ke Cina dengan harga super murah yaitu kisaran USD 2,4 / MMBTU flat selama 20 tahun kemudian paling tinggi USD 3,35 / MMBTU.* Padahal kala itu semestinya LNG berada dikisaran harga diatas USD 5 / MMBTU.

Murahnya harga jual Gas Tangguh tersebut kemudian terus bergulir hingga berganti presiden. *Pada era kepemimpinan SBY, Indonesia berusaha terus melakukan negoisasi dengan Cina agar merevisi harga gas LNG Tangguh. Dan pada akhirnya pihak Cina menyetujui kenaikan harga dari USD 2,4 s.d USD 3,3 / MMBTU naik menjadi USD 8 / MMBTU.* Sebuah negoisasi yang berbuah manis dan dinikmati oleh rejim berkuasa sekarang.

Begitulah sedikit kisah usang pembuka tentang Gas yang sekarang menjadi ramai meski gas yang diributkan bukan Gas Tangguh namun Liquified Petroleum Gas atau LPG. Program diversifikisi energi dengan melakukan konversi dari minyak tanah ke gas yang sukses dilakukan perintahan SBY pada tahun 2012 telah mampu menekan subsidi dan mendukung penggunaan energi ramah lingkungan. *Selama bertahun-tahun rakyat menikmati program tersebut tanpa kesulitan mendapatkan gas.*

Sayangnya program tersebut kini terusik karena pemerintah gagal dan tidak mampu menjaga penerimaan negara untuk bisa terus memelihara rakyatnya dengan bentuk memberi subsidi kepada rakyat tidak mampu. *Tiba-tiba saja LPG 3 kg yang bersubsidi seperti menghilang dari pasar. LPG 3 Kg Subsidi tiba-tiba langka di beberapa tempat. Rakyat bingung dan hanya pasrah ikut mengantri pada operasi pasar Pertamina untuk menutupi kelangkaan.* Rakyat bertanya tapi tak terjawab, rakyat resah karena harus kesulitan mendapatkan gas yang selama ini tidak pernah sulit ditemukan karena memang Pertamina sudah punya sistem yang baik terkait distribusi LPG ini hingga ke pelosok nusantara.

Lantas mengapa tiba-tiba terjadi kelangkaan? *Apakah karena ekonomi rakyat meningkat tajam hingga makin rajin memasak dan butuh gas lebih banyak? Ataukah langka karena faktor cuaca seperti kata Waken ESDM Archandra Tahar?* Padahal selama bertahun-tahun cuaca yang sama menemani Indonesia tapi tak mengakibatkan kelangkaan.

*Tampaknya hanya ada Satu alasan dan jawaban atas kelangkaan ini, yaitu kebijakan pemerintah.* Beban subsidi LPG 3 Kg yang saat ini rata-rata Rp.30 Trilliun lebih pertahun akan dikurangi dan dipangkas Pemerintah. *Penyaluran gasnya pun akan di robah dari dijual terbuka menjadi penyaluran tertutup langsung kepada orang miskin sesuai data TNP2K.* Maka tidak heran kalau akibatnya adalah LPG 3 kg tabung hijau akan berkurang banyak dari sekitar 58 juta tabung saat ini. Program ini direncanakan akan berlangsung tahun 2018.

Dengan demikian, tentu pemerintah akan menyiapkan penggantinya yaitu LPG dengan tabung 5,5 kg dan 3 Kg non subsidi dengan tabung warna pink. *Rakyat tidak boleh manja dengan subsidi, begitulah kira-kira pemikiran pemerintah.* Sebuah kabinet yang memang *bermazhab neo liberal anti subsidi* sehingga subsidi di sektor energi semakin dicabuti dan dipangkas setelah beberapa waktu lalu subsidi Listrik dari sekitar 19 juta pelanggan 900 VA dicabut pemerintah.

*Begitulah nasib rakyat di negeri langka ini. Sebuah negeri yang langka dengan kebijakan pro rakyat. Negeri yang langka dengan subsidi, negeri yang langka dengan berbagai kebutuhan rakyat. Dan parahnya, langka dengan pemimpin yang berpikir kerakyatan.

Penulis adalah Pimpinan Rumah Amanah Rakyat.(wa/bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Gas
Pengoplosan Gas Subsidi Sebabkan Kelangkaan Gas Elpiji
Langka Gas Elpiji 3 Kg, Kegagalan Manajemen Logistik Nasional
Nasib Rakyat Di Negeri Langka
Kunjungan Jokowi Ke Singapura Berbuah Kontrak Impor LNG
Pemerintah Didesak Susun Kebijakan Distribusi Gas 3 kg
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ketua DPRD Kaltim: Jembatan Kelay dan Sambaliung di Berau Terancam Roboh
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
Sedulur Jokowi Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi akan Copot Menteri Jika Tidak Serius Kerja
Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP
Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]