Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Pemilu
Muslim Arbi: Logika Sumbu Pendek
2019-05-09 12:56:15

Ilustrasi. Massa aksi demo Pemilu Curang di depan kantor Bawaslu RI di Jakarta.(Foto: BH /mnd)
Oleh: Muslim Arbi

Saya tidak tahu mau bilang apa?
Tapi belakangan ini banyak ke anehan di negeri ini. Padahal kalau mau di teliti dengan seksama. Ga gitu kali? Hehehe

Soal yang bikin abis tidak pikir itu adalah tentang Pilpres 17 April dan Proses perhitungan nya.

Sampai hari ini memang menghitung nya masih jalan. Tapi bermunculan tudingan kecurangan di mana2. Dan ternyata tudingan itu bukan omong kosong alias asbun (asal bunyi). Tapi fakta lo gaes.

Seabrek data di bawa oleh Mustawa Nahrawardaya dengan kawan2 di BAWASLU itu benar lo. Ga maen2. Dan itu harus segera di proses oleh Bawaslu dong. Karena Bawaslu di gaji untuk itu. Kalau Bawaslu ga proses. Nah itu pasti ada apa2 nya tuh.

Selain ke Bawaslu saya dengan teman2 dari Prodem di pimpin Ucok (BravoRevolvere) sudah datang ke KPU dengan sejumlah Poster dan Beri Kartu Merah buat KPU atas kecurangan2 dan Ratusan KPPS yang mati mendadak perlu di telusuri.

Dan berita pun sudah ramai yang persoalkan kematian KPPS itu. Belakangan sudah mencapai 554 Orang dari berbagai wilayah Indonesia. Dan ini harus di ungkap tuntas. Apa benar akibat kelelahan petugas KPPS meninggal?

Yang aneh nya tanggapan Kepala Negara, sekaligus Kepala pemerintahan dan Capres Petahana. Kata nya itu sudah Takdir. Ini aneh. Karena dia Penaggung jawab Pemilu. Wasit sekaligus Pemain.

Yang lebih aneh lagi ternyata dugaan kecurangan Pemilu itu Nyata dan Fakta. Maka desakan untuk segera di Bentuk TGPFP (Tim Gabungan Pencari Fakta Pemilu). Tapi sambutan Pemerintah malah dingin? Apa karena takut kebongkar kali ya? Juga desakan agar segera di adakan Audit Forensik IT KPU. Itu pun KPU madih diam bae. Hehehe.

Yang berikut nya adalah suara2 Rakyat untuk pertanyakan Kecurangan itu dalam bentuk People Power. Tapi malah mo di pidana. Katanya dengan alasan mau merebut kekuasaan yang sah.

Jauh Pak. Kalau di bilang People Power mau rebut kekuasaan yang sah. People Power itu mau pertanyakan Kecurangan Nayata itu, tapi tidak di proses.

Nah kalau kecurangan Hitungan KPU itu Nyata dan Fakta tapi tidak di proses. Maka berarti kecurangan itu sengaja di buat untuk menangkan salah satu Paslon doong.

Lalu, Rakyat yang berkumpul atau menyuarakan soal kecurangan di anggap Makar dan di pidana? Lah ko Pemerintah bela kecurangan? Lah kalau bela kecurangan. Berarti mau berkuasa terus meski dengan hasil yang curang?

Lah, kalau gitu ngapain perlu ada Pemilu dengan dana Rp 25 Trilun yang hasilkan Pemilu Curang dan tetap berkuasa?

Kalau gitu ga usah pake Pemilu. Dan hambur2 kan uang Triliunan. Bikin saja PERPPU untuk berkuasa seumur hidup. Beres toh. Hehehe.

Anggap saja tidak ada Rakyat dan juga tidak ada DPR. Yang ada hanya pemerintah yang mau berbuat apa saja. Sesuka hati saja. Enak to?

Itu kalau logika sumbu pendek yang di pakai. Tapi tenang. Rakyat masih gunakan Logika sumbu panjang. Hehehe.

Kekuasaan adalah Kedaukatan Rakyat yang di amanahkan. Jadi pakai lah sumbu panjang. Jangan pake sumbu pendek. Kompor gampang meleduk. Jadilah "People Power" yang ga bisa di bendung. Hehehe.

Penulis adalah Koordinator Gerakan Perubahan (GarpU).(bh/mnd)


 
Berita Terkait Pemilu
 
Tiga Pakar Bicara Soal Pemilu Serentak
 
KPU Telah Lakukan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak
 
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
 
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
 
Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!
Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan
Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]