Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Muhammadiyah
Muhammadiyah Tidak Lembek, Tapi Membela Kepentingan Umat yang Lebih Besar
2020-11-23 20:44:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada setiap masalah strategis nasional, kebangsaan dan keumatan, Muhammadiyah selalu bersikap tegas dengan mengedepankan ilmu, hikmah dan maslahat.

Akan tetapi oleh sebagian kecil di kalangan umat, ketegasan Muhammadiyah itu masih sering dianggap kurang keras dalam memposisikan diri terkait representasi umat.

"Muhammadiyah sekarang sudah tidak seperti Muhammadiyah yang dulu, Rindu Muhammadiyah yang dulu," demikian ungkapan yang sering mereka sampaikan.

Menyinggung hal itu, Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa Muhammadiyah sejak awal hingga kini tidak pernah berubah dalam bersikap secara adil dan tegas dengan mengedepankan pencerahan dan hikmah.

Meskipun memiliki kekuatan untuk melakukan pendekatan lebih tegas, Muhammadiyah menurutnya tidak akan pernah menggunakan ruang tersebut menimbang maslahat dan madharat yang lebih besar.

"Jika mau cara-cara ekstrim Muhammadiyah bisa saja, tapi akan goncang negeri ini. Kami tidak akan menggunakan ruang ini karena tidak maslahat," singgungnya dalam Konferensi Pers Munas Majelis Tarjih, Senin (23/11).

Alih-alih memilih cara pendek, Muhammadiyah menurut Haedar lebih memilih cara-cara jangka panjang yang mengakomodasi peradaban Islam meski lambat dan tidak populer.

"Kalau kami bangun sekolah, rumah sakit, datang ke pelosok-pelosok itu komitmen kami membangun peradaban dari pusat-pusat keunggulan yang memajukan dan mencerdaskan. Itu bukan rutinitas, tapi agenda kita," jelasnya.

Tugas membersamai umat dengan cara membangun pusat-pusat keunggulan menurutnya lebih sulit daripada sekadar membuat gerakan kolosal.

"Mungkin tidak populer dibandingkan mengumpulkan masa di alun-alun yang Muhammadiyah juga bisa. Tapi itu komunalitas yang membuat kemajuan tertahan," ujarnya.

Haedar tidak memungkiri gejala ekstrim dan kejahiliyahan di akar rumput muncul sebagai kesenjangan akibat pemerintah tidak optimal dalam menggarap kesejahteraan publik.

Karena itu komitmen Muhammadiyah semakin kuat untuk mencerdaskan umat dan memberdayakan mereka hingga berdaulat dalam hal ekonomi, politik, sosial dan budaya.

"Boleh jadi (pilihan ekstrim) itu menyenangkan sesaat, karena mafsadatnya lebih besar. Pertaruhan besar ini tidak bisa diambil oleh kita. Maka kita tawarkan, biarpun jalan ini panjang. Kami tidak ingin menawarkan beragama yang instan," imbuh Haedar.

"Terakhir, agama tidak bisa lepas dari realitas, kehidupan ekonomi, politik, budaya dan global. Karena itu menerapkan nilai-nilai agama yang mencerahkan itu bertemali dengan kondisi kita. Di saat seperti itu, kalau kami mengambil posisi tawasuth itu memang semestinya," pungkas Haedar.(muhammadiyah/bh/sya)


 
Berita Terkait Muhammadiyah
 
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
 
Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah
 
Jusuf Kalla Sebut Pikiran Moderat Haedar Nashir Diperlukan Indonesia
 
Tiga Hal yang Perlu Dipegang Penggerak Persyarikatan Setelah Muhammadiyah Berumur 111 Tahun
 
106 Tahun Muhammadiyah Berdiri Tegak Tidak Berpolitik Praktis, Berpegang pada Khittah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]