Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Aung San Suu Kyi
Muhammadiyah Minta Penghargaan Nobel Perdamaian Suu Kyi Dicabut
2016-11-18 19:27:44

Seruan Ambil Kembali Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammadiyah kecewa dengan pemimpin Ketua Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi yang tidak bisa melindungi komunitas Muslim Rohingya di Myanmar. Muhammadiyah juga mengutuk keras tindakan militer Myanmar dalam beberapa waktu terakhir.

"Muhammadiyah menyampaikam kekecewaannya yang dalam kepada Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin National League for Democracy dan State Counsellor yang tidak melakukan langkah-langkah nyata untuk melindungi hak hidup orang Islam di negara yang dia pimpin," kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiya Anwar Abbas.

Atas peristiwa yang terjadi di Myanmar, Anwar meminta komite nobel perdamaian mencabut nobel yang pernah diterima Aung San Suu Kyi. Sebab yang dilakukan Suu Kyi tidak mendukung terciptanya perdamaian dan persaudaraan antar sesama.

Sebelumnya, gambar citra satelit, Ahad/ Minggu (13/11) lalu, menunjukkan ratusan bangunan Muslim Rohingya di barat Myanmar dibakar. Ketegangan wilayah Rakhine, tempat Muslim Rohingya bermukim, meningkat dalam beberapa waktu terakhir menyusul tewasnya sembilan polisi perbatasan bulan lalu.

Militer mengaja ketat kawasan tersebut dan memburu pelaku penembakan yang ditengarai bagian kelompok radikal asing. Lebih dari 130 orang dikabarkan tewas.

Suu Kyi dan Liga Nasional untuk Demokrasi memimpin pemerintahan Myanmar saat ini. Namun di bawah Suu Kyi gejolak di Rakhine serta diskriminasi terhadap Muslim Rohingya terus berlanjut.(BBC/bh/sya)


 
Berita Terkait Aung San Suu Kyi
 
Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi
 
Parlemen Kanada Sepakat Mencabut Kewarganegaraan Kehormatan Aung San Suu Kyi
 
'Mendiamkan' Kekejaman terhadap Muslim Rohingnya, Kian Banyak Penghargaan Aung San Suu Kyi Dicabut
 
Muhammadiyah Minta Penghargaan Nobel Perdamaian Suu Kyi Dicabut
 
Sentimen terhadap Muslim, Hadiah Nobel Suu Kyi Diminta untuk Dicabut
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kekhawatiran Surabaya Jadi Wuhan Buntut Dari Pusat Yang Mencla-mencle
Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!
Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]