Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Iran
Muhammadiyah Meminta AS Cabut Sanksi Ekonomi yang Diberikan Kepada Iran
2018-11-07 14:15:47

Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggapi sanksi baru yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran.

Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah memperediksi adanya sanksi ekonomi AS kepada Iran akan memicu perang dagang dan ekonomi yang berdampak pada negara-negara lain.

"Atas sanksi ini, Iran sebagai negara yang berdaulat jelas tidak akan tinggal diam dan pasti akan membela hak-haknya," jelasnya, pada Selasa (6/11) di Jakarta.

Anwar Abbas menyakini, Iran akan melakukan perlawanan terhadap tindakan AS yang semena-mena itu. Dengan begitu, terjadilah perang dagang ekonomi yang tidak hanya mengganggu keadaan di dua negara itu, tetapi juga akan menghambat dan berdampak kepada negar-negara lain.

Anwar Abbas menegaskan, agar kehidupan dunia tetap tenang, damai dan dinamis. Muhammadiyah meminta AS mencabut sanksi ekonomi yang diberikan kepada Iran. Tujuannya, agar stabilitas ekonomi dunia tetap terjaga dan terpelihara.

"Muhammadiyah meminta AS tidak bersikap arogan dan mementingkan politik dan ekonominya saja," katanya.

Sebab, jelasnya dalam era globalisasi ini, perekonomian di suatu negara sudah terintegrasi dan menyatu sedemikian rupa dengan perekonomian global. Karena itu, jika suatu negara atau beberapa negara terjadi masalah akan berdampak langsung terhadap negara lain.

Muhammadiyah mengecam dijatuhkannya sanksi ekonomi di sektor perminyakan dan perbankan kepada Iran karena jelas sanksi ini akan mempengaruhi kepentingan dan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang dan terbelakang.

Dia beranggapan, tindakan AS yang ingin memotong penjualan minyak Iran sampai ke titik nol sangat berbahaya. Meskipun, AS telah mengecualikan untuk delapan negara importer, diantaranya China, India, Korea Selatan, Turki dan Jepang.

"Tindakan AS itu atas sanksi kepada Iran sangat berdampak buruk dan mengganggu keadaan perekonomian global. Kendati ada klaim AS yang mengatakan harga minyak dan perekonomian global akan tetap terkendali," jelasnya.(Andi/muhammadiyah/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Iran
Muhammadiyah Meminta AS Cabut Sanksi Ekonomi yang Diberikan Kepada Iran
Amerika Serikat Terapkan 'Sanksi Terberat', Apakah Iran Bisa Tumbang?
Trump Ancam Negara-negara Mitra Dagang Iran
Jenderal Iran Peringatkan Trump, Jika Diserang 'Iran akan Hancurkan Semua Milik AS'
AS Jatuhkan Sanksi terhadap Iran Setelah Uji Coba Rudal
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK
Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
22 Pucuk Pistol Air Gun Diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok
Harimau Jokowi Layangkan Gugatan Perdata kepada Prabowo terkait Selang Cuci Darah RSCM
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Penipuan Mengaku sebagai Kepala Sekolah SD Rejosari
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]