Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Muhammadiyah
Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh
2019-05-24 09:39:19

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam konferensi pers pernyataan sikap terkait kerusuhan 21-22 Mei 2019.(BH/amp)
JAKARTA, BeritaHUKUM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengecam keras aksi unjuk rasa yang berujung rusuh di Jakarta pada 21-22 Mei 2019.

Hal itu merupakan satu poin pernyataan sikap yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir atas keprihatinan Muhammadiyah terhadap aksi kerusuhan tersebut, di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/5).

PP Muhammadiyah juga meminta aksi unjuk rasa yang rusuh dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa tersebut segera dihentikan.

"Demokrasi yang semestinya dilandasi jiwa hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan telah dinodai oleh orang-orang anarkis yang tidak bertanggungjawab serta merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Haedar.

Haedar menekankan, kejadian ini merupakan sebuah tragedi yang harus diusut tuntas.

Ia menilai, pemerintah telah mengambil langkah sebagaimana mestinya dalam menghadapi dinamika politik ini.

Aparat keamanan baik Polri maupun TNI pun telah berusaha melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

Dalam kesempatan itu, Haedar berharap, aparat dapat tetap bertindak santun, profesional, dan tidak terpancing melakukan tindakan represif.

Pihaknya mengimbau supaya gerakan massa atau aksi demonstrasi yang menyuarakan aspirasi politik terkait pemilu dapat tetap damai, tertib, menaati aturan, dan menjauhi segala bentuk kekerasan.

"Lebih-lebih di bulan suci Ramadhan bagi umat Islam yang mesti dimaknai dengan nilai-nilai luhur puasa dan akhlak mulia," ujar Haedar.

"Sehubungan dengan itu, manakala terbukti menimbulkan dan membuka peluang bagi besarnya kemudaratan maka menjadi lebih baik dan maslahat jika aksi massa itu dicukupkan atau dihentikan dengan mempercayakan masalah sengketa pemilu pada proses hukum," pungkasnya.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Muhammadiyah
Berusia 110 Tahun, Muhammadiyah Catat Sejarah Panjang Membangun Indonesia
Muhammadiyah Jajaki Kerjasama Baru dengan Arab Saudi
10 Sifat Kepribadian Muhammadiyah Harus Menjadi Moderasi di Dunia Medsos
Pilpres 2019, Diamnya Muhammadiyah: Teringat AR Fachruddin
Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Jampidsus Godok Standarnisasi Penanganan Perkara Pidana Pajak
PKS: Pemindahan Ibu Kota RI untuk Pemerataan Kurang Tepat
Walikota Surabaya Tri Rismaharini: Warga Papua, Maafkan Kami
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Heri Gunawan: RAPBN Harus Berjalan Tepat Sasaran
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR
Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam
PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]