Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Muhammadiyah
Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh
2019-05-24 09:39:19

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam konferensi pers pernyataan sikap terkait kerusuhan 21-22 Mei 2019.(BH/amp)
JAKARTA, BeritaHUKUM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengecam keras aksi unjuk rasa yang berujung rusuh di Jakarta pada 21-22 Mei 2019.

Hal itu merupakan satu poin pernyataan sikap yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir atas keprihatinan Muhammadiyah terhadap aksi kerusuhan tersebut, di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/5).

PP Muhammadiyah juga meminta aksi unjuk rasa yang rusuh dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa tersebut segera dihentikan.

"Demokrasi yang semestinya dilandasi jiwa hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan telah dinodai oleh orang-orang anarkis yang tidak bertanggungjawab serta merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Haedar.

Haedar menekankan, kejadian ini merupakan sebuah tragedi yang harus diusut tuntas.

Ia menilai, pemerintah telah mengambil langkah sebagaimana mestinya dalam menghadapi dinamika politik ini.

Aparat keamanan baik Polri maupun TNI pun telah berusaha melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

Dalam kesempatan itu, Haedar berharap, aparat dapat tetap bertindak santun, profesional, dan tidak terpancing melakukan tindakan represif.

Pihaknya mengimbau supaya gerakan massa atau aksi demonstrasi yang menyuarakan aspirasi politik terkait pemilu dapat tetap damai, tertib, menaati aturan, dan menjauhi segala bentuk kekerasan.

"Lebih-lebih di bulan suci Ramadhan bagi umat Islam yang mesti dimaknai dengan nilai-nilai luhur puasa dan akhlak mulia," ujar Haedar.

"Sehubungan dengan itu, manakala terbukti menimbulkan dan membuka peluang bagi besarnya kemudaratan maka menjadi lebih baik dan maslahat jika aksi massa itu dicukupkan atau dihentikan dengan mempercayakan masalah sengketa pemilu pada proses hukum," pungkasnya.(bh/amp)


 
Berita Terkait Muhammadiyah
 
Ciri Muhammadiyah Berdaulat Melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Secara Cerdas dan Jernih
 
Utang Pemerintah Indonesia ke Muhammadiyah Capai Rp 1,2 Triliun
 
Refleksi Akhir Tahun 2019, PW Muhammadiyah Gorontalo Gelar Konfrensi Pers
 
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Bung Karno dan Peresmian Gedung Ir H Juanda di Unismu Kaltim
 
Bung Karno, Muhammadiyah dan Peran Kebangsaan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!
Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan
Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Greenpeace: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]