Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Muhammadiyah
Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh
2019-05-24 09:39:19

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam konferensi pers pernyataan sikap terkait kerusuhan 21-22 Mei 2019.(BH/amp)
JAKARTA, BeritaHUKUM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengecam keras aksi unjuk rasa yang berujung rusuh di Jakarta pada 21-22 Mei 2019.

Hal itu merupakan satu poin pernyataan sikap yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir atas keprihatinan Muhammadiyah terhadap aksi kerusuhan tersebut, di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/5).

PP Muhammadiyah juga meminta aksi unjuk rasa yang rusuh dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa tersebut segera dihentikan.

"Demokrasi yang semestinya dilandasi jiwa hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan telah dinodai oleh orang-orang anarkis yang tidak bertanggungjawab serta merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Haedar.

Haedar menekankan, kejadian ini merupakan sebuah tragedi yang harus diusut tuntas.

Ia menilai, pemerintah telah mengambil langkah sebagaimana mestinya dalam menghadapi dinamika politik ini.

Aparat keamanan baik Polri maupun TNI pun telah berusaha melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

Dalam kesempatan itu, Haedar berharap, aparat dapat tetap bertindak santun, profesional, dan tidak terpancing melakukan tindakan represif.

Pihaknya mengimbau supaya gerakan massa atau aksi demonstrasi yang menyuarakan aspirasi politik terkait pemilu dapat tetap damai, tertib, menaati aturan, dan menjauhi segala bentuk kekerasan.

"Lebih-lebih di bulan suci Ramadhan bagi umat Islam yang mesti dimaknai dengan nilai-nilai luhur puasa dan akhlak mulia," ujar Haedar.

"Sehubungan dengan itu, manakala terbukti menimbulkan dan membuka peluang bagi besarnya kemudaratan maka menjadi lebih baik dan maslahat jika aksi massa itu dicukupkan atau dihentikan dengan mempercayakan masalah sengketa pemilu pada proses hukum," pungkasnya.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Muhammadiyah
10 Sifat Kepribadian Muhammadiyah Harus Menjadi Moderasi di Dunia Medsos
Pilpres 2019, Diamnya Muhammadiyah: Teringat AR Fachruddin
Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh
Kader Muhammadiyah Harus Memiliki Etos Kerja yang Tinggi
Pasca Pemilu, Muhammadiyah Memandang Perlunya Rekonsiliasi Nasional untuk Tegaknya Kedaulatan dan Persatuan Indonesia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]