JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammadiyah telah berhasil memenangkan Judicial Review beberapa Undang – Undang yang dinilai bertentangan dengan Undang – Undang Dasar dan jauh dari kepentingan rakyat seperti Undang – Undang tentang Minerba dan juga pengelolaan sumberdaya air. Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai salah satu partai politik yang juga bertanggungjawab atas segala keputusan undang-undang melalui anggotanya di DPR, diharapkan hanya memperjuangkan Undang – Undang yang berpihak kepada rakyat banyak dan tidak mementingkan korporasi asing.
Hal tersebut muncul dalam silaturahmi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di gedung PP Muhammadiyah Jl. Cik Di Tiro No.23 Yogyakarta, Rabu (25/2). Dipimpin Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Zulkifli Hasan, bersama jajaran pengurus PAN lainnya seperti Azwar Abubakar, Didik J. Rachbini, Teguh Juwarno, Totok Daryanto, Suyoto, serta ada juga mantan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir bertemu Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Din Syamsuddin.
Din yang juga ditemani jajaran PP Muhammadiyah serta Ortom tingkat pusat mengungkapkan, pentingnya anggota DPR untuk membuat Undang – Undang yang tidak bertentangan dengan kosntitusi. "Jangan sampai ada undang-undang yang diproduksi di Senayan yang bertentangan dengan konstitusi dan merugikan rakyat dan negara sehingga Muhammadiyah harus melakukan jihad konstitusi dan menggugat di MK," tegasnya.
Din juga meminta agar PAN terus merawat hubungan dengan Muhammadiyah, karena bagaimanapun banyak kader maupun suara PAN yang berasal dari keluarga besar Muhammadiyah. “Ini karena PAN dan Muhammadiyah punya hubungan historis yang sulit dinafikkan. Di periode PAN ke depan, kita berharap PAN bisa bersinergi dengan Muhammadiyah, terutama dalam upaya jihad konstitusi yang terus dilakukan Muhammadiyah,”ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut Zulkifli Hasan berjanji bahwa PAN ke depan akan lebih mendengar suara rakyat dan membawa segala aspirasi organisasi seperti Muhammadiyah demi kepentingan bangsa dan Negara. “Kami akan terus membangun komunikasi dengan Muhamamdiyah dan akan membuat pertemuan yang lebih rutin untuk banyak mendengar aspirasi demi bangsa Indonesia yang lebih bermartabat,” jelas orang nomer satu di jajaran Majelis Permusyawaratan Rakyat ini.(mac/muhammadiyah/bhc/sya) |
