Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Muhammadiyah
Muhammadiyah Harus Siapkan Kader Ulama, Politik dan Profesional
Friday 01 May 2015 14:11:00

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada Seminar Pra Muktamar ke 47 dengan tema "Transformasi Ideologi Muhammadiyah di tengah Dinamika Umat dan Bangsa" di Aula Pascarsarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Selasa (28/4) lalu.(Foto: Istimewa)
MEDAN, Berita HUKUM - Kekuatan Muhammasiyah hingga bertahan lebih dari satu abad antara lan karena kualitas sumberdaya manusianya, dalam hal ini secara khusus para kadernya. Kader Muhammadiyah sebagai anak panah gerakan merupakan pelaku aktif dan terseleksi yang menentukan kemajuan Muhammadiyah. Maju atau mundurnya Muhammadiyah di tengah persaingan dengan gerakan dan kekuatan lain tergantung pada kualitas dan peran kadernya di berbagai lapangan kehidupan.

Demikian salah satu isi makalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir pada Seminar Pra Muktamar ke 47 dengan tema "Transformasi Ideologi Muhammadiyah di tengah Dinamika Umat dan Bangsa" yang dilaksanakan di Aula Pascarsarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Selasa (28/4) lalu. Haedar mengungkapkan, Dalam beberapa hal keberadaan dan peran kader ulama kader profesional, dan kader politik Muhammadiyah yang selama ini relatif kuat dan menempati banyak lini struktur kehidupan baik di pemerintahan maupun dalam lapangan lainnya mulai digeser atau tersaingi oleh kader dari kalangan lain.

Di antara kekuatan yang diharapkan dapat berperan penting dalam gerakan Muhammadiyah ke depan ialah kader ulama Muhammadiyah, khususnya ulama tarjih. Bahwa perkembangan kehidupan saat ini semakin hari kian kompleks dan multidimensi, yang memerlukan pandangan-pandangan baru dan multiperspektif. Banyak persoalan keagamaan yang berkembang bersentuhan dengan persoalan-persoalan lain yang saling terkait seperti ekonomi, politik, budaya, kesehatan, dan aspek-aspek kehidupan lain yang memerlukan perspektif ilmu pengetahuan lain yang melintasi Dirasah Islamiyah yangbersifat klasik

Sementara itu untuk kader politik, Muhammadiyah meskipun tidak bergerak di lapangan politik praktis tetap memerlukan topangan politik untuk kepentingan dakwah dan membangun bangsa. Politik secara umum ditempuh melalui dua jalur. Pertama politik praktis (power strugle, real politics) dilakukan oleh partai politik yang berdiri di luar Muhammadiyah. Jakur kedua politik kebangsaan (politik moral, high politics) dilakukan oleh Muhammadiyah sendiri selaku kelompok kepentingan (interest group). “Kedua-duanya memerlukan kader politik yang berkemampuan sekaligus berakhlak utama,” jelasnya.

Pintu masuk ke pemerintahan maupun ke ranah kehidupan lainnya di era modern saat ini tidak kalah penting melalui jalur profesional. Jatah kaum profesional di Kabinet kecenderungannya kini dan ke depan malah makin menguat ke kalangan profesional dari berbagai bidang keahlian. Namun boleh jadi para kader atau anggota Muhammadiyah yang tersebar saat ini hadir secara alamiah dan tidak "by design". Kini dan ke depan penting untuk lebih direncanakan dan diprogramkan secara tersistem. “Memang untuk menjadi pemimpin atau kader politik dan profesi tidak sepenuhnya mengandalkan pendidikan dan pelatihan, terdapat unsur bakat dan kemampuan dasar dengan dukungan pengalaman. Tetapi fakta juga menunjukkan jika segala hal dipersiapkan secara terencana dan terprogram maka segala sesuatu jauh lebih baik dan berhasil,” tegasnya.(mac/Muhammadiyah/bh/sya)


 
Berita Terkait Muhammadiyah
 
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
 
Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah
 
Jusuf Kalla Sebut Pikiran Moderat Haedar Nashir Diperlukan Indonesia
 
Tiga Hal yang Perlu Dipegang Penggerak Persyarikatan Setelah Muhammadiyah Berumur 111 Tahun
 
106 Tahun Muhammadiyah Berdiri Tegak Tidak Berpolitik Praktis, Berpegang pada Khittah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun
RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]