Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Virus Corona
Monitoring ke Rumah Sakit Swasta, Wabup Bogor Pastikan Ketersediaan Kamar Pasien Covid-19
2021-07-01 18:48:34

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan melakukan monitoring Rumah Sakit EMC Sentul dan Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua, Kabupaten Bogor.(Foto: Istimewa)
BOGOR, Berita HUKUM - Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan melakukan monitoring ke beberapa rumah sakit swasta di Kabupaten Bogor. Monitoring ini sebagai langkah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor memastikan adanya alokasi 30 persen kamar untuk pasien Covid 19 di setiap rumah sakit swasta sesuai aturan Kementerian Kesehatan.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan pada, Kamis (1/7),mendatangi Rumah Sakit EMC Sentul dan Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua.

"Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor membuat sebuah langkah, karena situasi pandemi belakangan sangat mengkhawatirkan dengan angka kasus yang terus naik. Kami terus mendapatkan update laporan dari empat RSUD yang ada di Kabupaten Bogor. Saat ini mulai kerepotan menangani pasien Covid yang terus bertambah, terutama soal ketersediaan tempat dan tenaga kesehatan yang kurang," ungkap Iwan.

Ia menjelaskan, langkah saat ini pihaknya membentuk tim monitoring turun ke sejumlah rumah sakit swasta. Masing-masing dipimpin oleh Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, dan Ketua DPRD.

"Kami datang ingin memonitor langsung ke sejumlah rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Bogor mengenai perkembangan penanganan pasien Covid. Kami ingin memaksimal rumah sakit yang ada di Kabupaten Bogor untuk memenuhi aturan Kementerian Kesehatan, mengalokasikan 30 persen kamar untuk pasien Covid," ujarnya.

Kemudian, lanjut Iwan, untuk menanggulangi Bed Occupancy Rate (BOR) yang tinggi, secara khusus pijaknya ingin memastikan apakah aturan Kemenkes mengenai alokasi 30 persen untuk pasien Covid-19 sudah dilaksanakan.

"Jika belum, kami himbau untuk melaksanakannya. Jadi kami mengajak rumah sakit swasta yang jumlahnya ada 24 rumah sakit, untuk bersama-sama menangani Covid dengan menyediakan alokasi kamar sebanyak 30 persen sesuai dengan aturan Kemenkes," tuturnya.

Iwan menambahkan, setelah mengunjungi beberapa rumah sakit swasta, ternyata sudah memenuhi aturan tersebut. Di Rumah Sakit EMC Sentul, ternyata kamar yang disediakan untuk pasien Covid, sudah melebihi, yakni diatas 30 persen, dan ternyata rumah sakit swasta pun mulai sibuk melayani pasien Covid. Pemkab Bogor mengapresiasi dan berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan di RS EMC Sentul.

"Selanjutnya, di RSPG Cisarua, juga sudah memenuhi, bahkan sudah di angka 50 persen. Dari 177 kamar, alokasi kamar yang diperuntukan untuk pasien Covid sebanyak 91 kamar, dan di RSPG ini bisa menambah hingga 60 persen jika terjadi lonjakan kasus. Namun ada juga kendala di sini seperti jumlah tenaga kesehatan, karena beberapa juga sudah ada yang terpapar Covid," ujarnya.

Wakil Bupati meminta solusi kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan rekrutmen tenaga kesehatan. Kendala lainnya adalah klaim anggaran yang belum dibayar Kementerian Kesehatan, dan memang ini menjadi kendala juga di RSUD. Ia meminta kepada pemerintah pusat untuk segera membuka anggaran untuk mencairkan klaim yang sudah diajukan.

"Intinya saat ini kita harus merapatkan barisan, karena ujung pertahanan kita adanya di rumah sakit, kita harus perkuat rumah sakit yang ada di Kabupaten Bogor. Bila perlu jika ada permohonan bantuan dalam penanganan pasien Covid kami siap berikan. Misalnya harus mendirikan tenda jika pasien mulai tidak tertampung, karena di beberapa RSUD kami sudah mendirikan tenda, sebab pasiennya terus bertambah sementara ruangannya sudah penuh," terang Wabup Iwan.(bh/hmb)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
 
Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
 
Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
 
Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
 
Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun
RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]