Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPRD Kaltim
Monitoring Evaluasi Penyerapan Anggaran, Komisi III Sambangi Paser
2020-01-21 08:23:00

Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kaltim ke Kantor Pemkab Paser dalam rangka monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran tentang bantuan keuangan provinsi Tahun Anggaran 2019.(Foto: Istimewa)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Komisi III DPRD Kaltim melakukan kunjungan ke Kantor Pemerintah Kabupaten Paser, Jumat (17/1) dalam rangka monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran tentang bantuan keuangan provinsi Tahun Anggaran 2019.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan monitoring penting dilakukan secara berkala tiap tahunnya untuk mengetahui sejauh mana daya serap anggaran yang telah disalurkan kepada kabupaten/kota.

"Bantuan keuangan diberikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan program pembangunan dalam arti luas sebagai jawaban terhadap persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat,"kata Mas’ud didampingi Andi Burhanuddin Solong, Muspandi, Harun Al Rasyid, Agus Aras, Mimi Meriami BR Panned an lainnya.

Seperti diketahui, bantuan keuangan diberikan setelah melakui sejumlah tahapan yakni musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) ditingkat provinsi yang memberikan ruang bagi kabupaten/kota untuk menyampaikan usulan.

Bankue sendiri jumlahnya masing-masing kabupaten/kota berbeda yang disesuaikan dengan selain kemampuan provinsi juga berdasarkan skala prioritas.

"Paser merupakan daerah penyangga karena daerahnya berdekatan dengan lokasi penetapan Ibu Kota Negara sehingga penting untuk melakukan persiapan tidak hanya sarana dan prasarana infrastruktur saja melainkan juga SDM," jelasnya.

Asistesten Adminsitrasi Umum Pemkab Paser Arif Rahman mengatakan alokasi bantuan keuangan Provinsi dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kaltim 2019 sebesar Rp 107 miliar yang terdiri dari 166 paket pekerjaan.

"Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak 72 paket pekerjaan dengan alokasi anggaran Rp 84, 802 miliar, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebanyak 93 paket Rp 21,897 miliar, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 peket pekerjaan dengan alokasi anggaran Rp 400 juta," kata Arif.

Sedangkan paket pekerjaan yang tidak di lelang atau tidak dilaksanakan Rp 3,812 miliar yang terbagi dalam tiga paket yakni peningkatan saluran irigasi dengan pagu anggaran Rp 1,500 miliar di Kecamatan Long Kali dikarenakan perubahan nomenklatur dan lokasi pekerjaan.

Pengikatan saluran pembuang di Segmen III Sebakung Taka RT 11 menuju RT 13 Kecamatan Long Kali dengan pagu anggaran Rp 2,212 miliar tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang sama. Sedangkan pengecatan Gapuran Perumahan PNS Jone, Perumahan Jone Indah dan Pagar Makam Muslimin Km 1 Tanah Grogot dengan pagu anggaran Rp 100 juta tidak dilaksanakan karena sudah dikerjakan Tahun 2018.

Ia menambahkan, untuk alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kaltim ke Pemkab Paser pada APBD Kaltim 2020 sebesar Rp 368 miliar yang terbagi 129 paket pekerjaan.(hms2/dprd/bh/gaj)


 
Berita Terkait DPRD Kaltim
 
Monitoring Evaluasi Penyerapan Anggaran, Komisi III Sambangi Paser
 
Pembentukkan Perusda Baru Akan di Moratorium
 
Izin Investasi Kaltim Meningkat
 
Paripurna Istimewa DPRD Peringatan HUT Kaltim ke 63 Digelar
 
Ketua DPRD Kaltim Dorong Peran Serta Mahasiswa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
DPR Tegaskan Pentingnya Pengawasan Anggaran Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]