Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Mitra Kerja Komisi DPR Disahkan dalam Rapat Paripurna
Tuesday 04 Nov 2014 04:29:03

Ilustrasi. Suasana Sidang Paripurna.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembagian mitra kerja DPR yang terdiri dari kementerian dan lembaga nasional akan disahkan dalam rapat paripurna Selasa (4/11). Pembagian mitra – mitra kerja DPR ke dalam beberapa Komisi tersebut sebelumnya dikonsultasikan oleh pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi di ruang pansus B , Senin (03/11).

Rapat konsultasi yang dipimpin oleh wakil ketua DPR Taufik Kurniawan tersebut mengagendakan pembagian mitra kerja DPR dengan beberapa Komisi, dari Komisi I hingga Komisi XI.

Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah juga menegaskan bahwa pembagian mitra kerja yang sudah dikonsultasikan dengan pimpinan fraksi tersebut akan di paripurna kan besok, Selasa (04/11).

“Kesepakatan tentang nomenklatur dan kemitraan di Komisi itu tetap harus merupakan keputusan paripurna. sebab jika tidak diparipurnakan maka tidak bisa dilaksanakan di tingkat kelengkapan dewan, sudah disepakati hari ini oleh pimpinan fraksi dan besok akan dibawa ke paripurna”, ujarnya saat ditemui media seusai rapat.

Fahri menambahkan, nomenklatur dan kemitraan DPR ini akan menyesuaikan Komisi – Komisi di DPR yang jumlahnya 11 Komisi. Namun, jika disepakati Politisi PKS ini menyarankan agar dibuat 3 Komisi tambahan untuk keefektifan kinerja.

“Sekarang kita sepakati dulu 11 Komisi, nanti kita minta teman – teman fraksi untuk mengkaji. Jika bisa disesuaikan ya kita sesuaikan dengan menambah 3 Komisi lagi, karena ruangan yang ada balkonnya berjumlah 14. Sudah dipakai 11 Komisi sekarang, jadi masih sisa 3 bisa kita buat untuk Komisi baru, tapi yang paling penting adalah dikaji dulu sesuai atau tidak”, katanya.(mp/yd/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]