Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
BPJS
Meskipun Defisit, BPJS Kesehatan Harus Tetap Ada
2018-02-06 21:04:29

Ilustrasi.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Selisih antara masuknya iuran dengan besarnya klaim kesehatan dalam program BPJS Kesehatan masih lebar. Sampai pertengahan tahun 2017, BPJS Kesehatan mengantongi pendapatan iuran sebesar Rp 35,6 triliun. Di saat yang bersamaan, beban klaim yang harus dikeluarkan mencapai Rp 41,4 triliun. Artinya masih ada missmatch sekira Rp 5,8 triliun selama enam bulan pertama di 2017 ini.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri menegaskan meskipun saat ini BPJS Kesehatan mengalami defisit, program jaminan kesehatan dasar kepada warga negara harus tetap ada, dan diselenggarakan.

"Kita komitmen, karena ini amanat Undang-Undang Dasar bahwa pelayanan kesehatan itu hak warga negara dan pemerintah wajib menyediakannya," tandas Syamsul saat seminar bersama mitra kerja di salah satu hotel di Slipi, Jakarta, Senin (5/2) malam.

Menurut politisi F-PG itu, masalah ketidaksesuaian antara pemasukan dan pengeluaran ini, di antaranya masih tak bisa lepas dari kedisiplinan peserta BPJS Kesehatan dalam memenuhi iuran. Pertama, masalah yang menyebabkan defisit adalah iuran.

"Iuran itu lebih kecil daripada biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, biaya pengobatan, terutama penyakit berat semakin meningkat, dan ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Dari situ saja sudah memberi beban yang besar bagi BPJS Kesehatan," ungkap Syamsul.

Syamsul juga mengungkapkan saat ini masih ada 'fraud' dalam penyelenggaraan fasilitas kesehatan masyarakat. Indikasi praktik kecurangan atau 'fraud' pada program fasilitas kesehatan ini sedang dicarikan solusinya oleh Komisi IX dan para mitra kerjanya.

"Yang berikutnya juga masih adanya fraud yang terjadi di dalam penyelenggaraan terutama di fasilitas kesehatan masyarakat. Nah itu masalah-masalah yang dihadapi," ujar Syamsul.

Ia menjelaskan, diskusi yang berjalan memang mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang. Ada beberapa hal yang sedang dikaji, yang pertama adalah single pelayanan. Standar pelayanan yang tunggal tidak ada kelas-kelasan, sehingga yang ditanggung BPJS Kesehatan itu relatif seragam, setandar pelayanan juga seragam untuk penyakit-penyakit yang sama.

Selain itu juga diusulkan bagaimana melibatkan Pemerintah Daerah, misalnya kapitasi itu ditanggung Pemda, tapi begitu dirujuk ke rumah sakit fasilitas lanjutan itu baru ditanggung BPJS Kesehatan.

"Jadi selama ini kan Bupati atau Walikota mengkampanyekan kesehatan gratis, diwujudkan dengan dia membayar besaran kapitasi yang harus ditanggung oleh puskesmas di wilayahnya masing-masing," usul Syamsul.(eko/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait BPJS
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
BPJS Kesehatan Defisit Anggaran Sudah Kewajiban Presiden Mengkoordisanikan Para Pembantunya, Jangan Cuci Tangan
Fahri Hamzah Desak Pemerintah Segera Gelontorkan Dana untuk BPJS Kesehatan
Atasi Defisit, BPK dan BPKP Harus Awasi BPJS Kesehatan
Fahri Hamzah: Kapan Keuangan BPJS Kesehatan Membaik?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda
Reuni Akbar PA 212 Diduga Bermotif Politik
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Kebakaran Hutan California: Jumlah Orang Hilang Melonjak Menjadi 631 Jiwa
HNW: Kedaulatan Rakyat Bukan Sekedar Jargon
Kasus Proyek Jalan dan Jembatan Bangkuang - MTU, Jaksa Sasar Kantor Bupati dan DPRD Buntok
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]