Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
BPJS
Meskipun Defisit, BPJS Kesehatan Harus Tetap Ada
2018-02-06 21:04:29

Ilustrasi.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Selisih antara masuknya iuran dengan besarnya klaim kesehatan dalam program BPJS Kesehatan masih lebar. Sampai pertengahan tahun 2017, BPJS Kesehatan mengantongi pendapatan iuran sebesar Rp 35,6 triliun. Di saat yang bersamaan, beban klaim yang harus dikeluarkan mencapai Rp 41,4 triliun. Artinya masih ada missmatch sekira Rp 5,8 triliun selama enam bulan pertama di 2017 ini.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri menegaskan meskipun saat ini BPJS Kesehatan mengalami defisit, program jaminan kesehatan dasar kepada warga negara harus tetap ada, dan diselenggarakan.

"Kita komitmen, karena ini amanat Undang-Undang Dasar bahwa pelayanan kesehatan itu hak warga negara dan pemerintah wajib menyediakannya," tandas Syamsul saat seminar bersama mitra kerja di salah satu hotel di Slipi, Jakarta, Senin (5/2) malam.

Menurut politisi F-PG itu, masalah ketidaksesuaian antara pemasukan dan pengeluaran ini, di antaranya masih tak bisa lepas dari kedisiplinan peserta BPJS Kesehatan dalam memenuhi iuran. Pertama, masalah yang menyebabkan defisit adalah iuran.

"Iuran itu lebih kecil daripada biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, biaya pengobatan, terutama penyakit berat semakin meningkat, dan ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Dari situ saja sudah memberi beban yang besar bagi BPJS Kesehatan," ungkap Syamsul.

Syamsul juga mengungkapkan saat ini masih ada 'fraud' dalam penyelenggaraan fasilitas kesehatan masyarakat. Indikasi praktik kecurangan atau 'fraud' pada program fasilitas kesehatan ini sedang dicarikan solusinya oleh Komisi IX dan para mitra kerjanya.

"Yang berikutnya juga masih adanya fraud yang terjadi di dalam penyelenggaraan terutama di fasilitas kesehatan masyarakat. Nah itu masalah-masalah yang dihadapi," ujar Syamsul.

Ia menjelaskan, diskusi yang berjalan memang mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang. Ada beberapa hal yang sedang dikaji, yang pertama adalah single pelayanan. Standar pelayanan yang tunggal tidak ada kelas-kelasan, sehingga yang ditanggung BPJS Kesehatan itu relatif seragam, setandar pelayanan juga seragam untuk penyakit-penyakit yang sama.

Selain itu juga diusulkan bagaimana melibatkan Pemerintah Daerah, misalnya kapitasi itu ditanggung Pemda, tapi begitu dirujuk ke rumah sakit fasilitas lanjutan itu baru ditanggung BPJS Kesehatan.

"Jadi selama ini kan Bupati atau Walikota mengkampanyekan kesehatan gratis, diwujudkan dengan dia membayar besaran kapitasi yang harus ditanggung oleh puskesmas di wilayahnya masing-masing," usul Syamsul.(eko/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait BPJS
Fahri Hamzah: Kapan Keuangan BPJS Kesehatan Membaik?
Soal 3 Peraturan Terbaru BPJS Kesehatan, Begini Tanggapan Ning Lucy
Bayang-bayang Kebangkrutan BPJS Kesehatan Harus Direspon Serius
Tiga Pelayanan Dicabut, Ketua DPR Minta Penjelasan Direksi BPJS Kesehatan
Utang BPJS Kesehatan Perburuk Layanan Kesehatan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Pemerintah Indonesia Tidak Tanggap Bencana
Manda Terdakwa Jaringan 4,6 Gram Sabu di Samarinda Dituntut 7 Tahun Penjara
Panglima TNI Serahkan Bea Siswa kepada Joni Pemanjat Tiang Bendera
Adegan Jumping Moge Jokowi, Gerindra: Stuntman Saja Impor
Ketum PPP Romahurmuziy Diperiksa KPK Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]