Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Merisaukan, Pemilu Jadi Ajang Saling Menyudutkan
2018-11-01 13:41:08

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo,saat membacakan pidato di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (31/10).(Foto: Jayadi/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan sangat risau, karena Pemilihan Umum (Pemilu) yang seharusnya menjadi festival demokrasi, ajang adu gagasan dan program, adu prestasi dan reputasi, berubah menjadi ajang saling menyudutkan, saling merendahkan, bahkan saling mengecilkan.

Bamsoet, sapaan akrabnya menegaskan, media sosial bukan lagi sarana edukasi bagi masyarakat, melainkan telah menjadi saluran penyebaran informasi dan berita-berita palsu (hoaks), yang terkadang menyesatkan dan membuat kita saling bermusuhan.

"Karena itu, saya menyerukan kepada semua elemen bangsa, terutama pihak yang terlibat dalam Pemilu untuk membangun narasi kebangsaan, narasi kebhinekaan, narasi untuk saling menguatkan dan membesarkan dalam rangka memperkokoh NKRI berdasarkan Pancasila," tandas Bamsoet, dalam pidato penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018/2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10).

Menurut legislator Partai Golkar ini, masyarakat sangat merindukan agar para kontestan Pemilu mendemontransikan pikiran-pikiran dan program cemerlang untuk mengakselerasi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

"Kita tengah menyiapkan sebuah pertunjukan atau pesta demokrasi yang sangat spektakuler dan akan menjadi tontonan dunia, yaitu Pemilu serentak, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, pemilihan Anggota DPD serta pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sekaligus. Barangkali inilah satu-satunya Pemilu terumit di dunia, dan itu baru ada di Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut diingatkan, apabila momentum ini bisa dilewati itu dengan baik, sukses dan lancar, Indonesia akan tercatat dalam sejarah demokrasi dunia dengan tinta emas. Namun kalau yang terjadi sebaliknya, dimana para pendukung calon dan partai-partai politik saling serang, saling menyebar kebencian dan menimbulkan perpecahan bangsa, maka Indonesia akan dicemooh dunia.

"Itulah sebabnya, mengapa pidato saya kali ini saya beri judul 'Beda Pilihan Bukan Berarti Permusuhan'," pungkas legislator dapil Jawa Tengah III itu menegaskan.(mp/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemilu
 
• Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
 
• PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
 
• Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
 
• DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
 
• Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]