Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Demokrasi
Merawat Demokrasi Dengan Kritik, Bukan Fitnah
2021-10-01 20:17:39

Dr. H. Tony Rosyid.(Foto: Istimewa)
Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

BEDA KRITIK dengan fitnah. Kritik berbasis data, fitnah bertolak belakang dengan data.

Di negara demokrasi, kritik dibutuhkan. Penguasa kebijakan dan pengguna anggaran harus diawasi. Salah, harus diingatkan. Keliru, mesti ditegur. Selain legislatif, ormas, LSM, para akademisi dan aktifis, serta rakyat secara umum, harus ikut ambil peran. Tidak boleh membiarkan pemerintah salah.

Soal cara mengkritik, itu beragam. Banyak pilihan sesuai dengan selera. Silahkan berlomba untuk mencari cara yang paling tepat dan efektif.

Sampai disini, kritik menjadi sarana check and balances yang mutlak dibutuhkan.

Di era medsos, fitnah lebih masif dari pada kritik. Mungkin orang yang paling banyak dapat fitnah salah satunya adalah Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta ini memang termasuk kepala daerah yang punya daya tahan dan cukup matang pengalamannya dalam menghadapi banyak fitnah. Dibilang fitnah, karena setelah diklarifikasi, semua datanya hoaks.

Mulai uang suap reklamasi, terlibat korupsi rumah DP 0%, dapat hadiah rumah mewah, sampai soal Formula E. Yang terakhir ini lagi ramai. Bahkan "mendadak" jadi kajian di Bas'ul Masail. Karena mendadak, muncul "duga-duga". Jangan-jangan... Jangan-jangan...

Anies, sebagai Gubernur yang dapat amanah rakyat, harus dikasih masukan. Perlu juga dikritik. Dialog harus terus dikembangkan agar ada keseimbangan dan kontrol. Ini sehat dan mendidik buat rakyat

Tapi, jika fitnah yang muncul atas nama kritik, tentu ini tidak sehat. Jangan ajari rakyat untuk berdusta. Terutama mereka yang saat ini jadi public figur, atau politisi: mesti terukur bicaranya. Harus obyektif. Suara kalian direkam oleh rakyat, bahkan diabadikan oleh sejarah. Jangan sampai kelak anak cucu bilang bahwa mereka punya orang tua dan kakek yang suka berdusta dan gemar menfitnah.

Soal Formula E. Ada yang bilang pemborosan. Kenapa tidak juga bilang: PON, Asian Games, MotoGP Mandalika 2022, itu pemborosan? Kenapa hanya menyoal Formula E saja? Dari sini saja sudah tidak obyektif.

Semua even besar seperti di atas, dibiayai oleh negara melalui APBN atau APBD. Untuk Formula E, sudah dibayarkan sejak 2019. Totalnya 560 M. Saat itu belum ada pandemi. Setelah pandemi, jadual Formula E disesuaikan. Ini tidak hanya berlaku untuk Jakarta, tapi berlaku juga untuk semua kota di dunia.

Setelah 2019, tidak ada lagi pengeluaran dari APBD di luar 560 M untuk even Formula E selama tiga tahun berturut-turut (2022, 2023 dan 2024). Semua diurus B to B antara Jakpro dengan FEO.

Jadi, tidak mengambil dana dari pos lain, seperti dana covid atau lain-lain. Malah, Jakarta termasuk kota di dunia yang sukses dalam penenganan covid.

Ada setidaknya tiga keuntungan penyelenggaraan even-even bertaraf internasional, termasuk Formula E. Pertama, keuntungan ekonomi. Untuk jangka menengah dan panjang, akan mendorong dunia investasi. Kedua, ini menjadi sarana mengangkat citra Indonesia di mata dunia. Formula E disiarkan 40 TV internasional dan ditonton di 150 negara. Ketiga, mendorong berkembangnya teknologi otomotif, terutama yang ramah lingkungan. Formula E menggunakan bahan bakar listrik, dan itu ramah lingkungan. Keempat, keuntungan finansial untuk BUMD, dalam hal ini adalah Jakpro. Ini bisnis. Bisnis mengejar keuntungan. Dan keuntungan itu masuk BUMD, berarti akan jadi milik negara.

Jadi, banyak beredar isu terkait dengan Formula E itu, umumnya tidak memiliki data. Jika model begini cara dialog dan komunikasi politik para elit, ini berpotensi merusak mental dan narasi rakyat.

Secara politis, banjirnya fitnah akan menguntungkan bagi Anies Baswedan. Selama Anies mau dengan telaten melakukan klarifikasi, maka kecenderungan publik akan semakin positif. Secara alami, ini akan jadi penggung yang sangat efektif bagi Anies. Ini yang barangkali salah atau tidak matang untuk diperhitungkan oleh mereka yang mengambil posisi sebagai rival Anies.

Fitnah seperti umpan bola lambung. Anies hanya perlu menyiapkan data-data akurat untuk klarifikasi. Dengan kelengkapan dan akurasi data, serta komunikasi yang santun dan terukur, klarifikasi itu jadi smash yang sangat mematikan. Smash ini yang membuat para penonton selama ini riuh bertepuk tangan, memberi dukungan dan puas. Hasilnya? Anies selalu tampil sebagai pemenangnya.

Rakyat harus terus dukung Anies untuk melakukan klarifikasi, agar narasi-narasi yang dibangun atas asumsi dan fitnah tidak menular dan meracuni pikiran rakyat.

Silahkan kritik, berdebat dan berkompetisi. Tapi ingat, kepentingan rakyat dan nasib bangsa harus jadi prioritas

Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.(tr/bh/sya)



 
Berita Terkait Demokrasi
 
Kontroversi Presiden RI, Pengamat: Jokowi Mau Membunuh Demokrasi Indonesia!
 
Jangan Golput, Partisipasi Generasi Muda di Pemilu Penentu Indeks Demokrasi
 
Yanuar Prihatin: Sistem Proporsional Tertutup Bahayakan Demokrasi
 
Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Tak Lagi Sehat Sejak Maraknya 'Buzzer' di Medsos
 
Jelang Tahun 2023, Fadli Zon Berikan Dua Catatan Kritis Komitmen Terhadap Demokrasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polri dan KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Bening Lobster Senilai 19,2 Miliar di Bogor
Oknum Notaris Dilaporkan ke Bareskrim Polri atas Dugaan Penggelapan Dokumen Klien
Kuasa Hukum Mohindar H.B Jelaskan Legal Standing Kepemilikan Merek Polo by Ralph Lauren
Dewan Pers Kritik Draf RUU Penyiaran: Memberangus Pers dan Tumpang Tindih
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Kasus Senior STIP Jakarta Aniaya Junior hingga Meninggal
Mengapa Dulu Saya Bela Jokowi Lalu Mengkritisi?
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polri dan KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Bening Lobster Senilai 19,2 Miliar di Bogor
Mengapa Dulu Saya Bela Jokowi Lalu Mengkritisi?
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]