JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beserta jajarannya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
Acara ini digelar dalam rangka membahas RUU Prioritas dalam Prolegnas, evaluasi kinerja dan serapan anggaran triwulan I tahun 2016, dan salah satu materi yang juga dibahas dalam raker tersebut adalah masalah reklamasi pantai utara Jakarta.
Dalam rapat tersebut Komisi IV mendorong Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, agar bertindak mengambil keputusan tegas untuk segera menghentikan proyek pembangunan reklamasi pantai utara Jakarta.
Kami minta agar dilakukan penghentian proses reklamasi pantai utara Jakarta, untuk memastikan analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) nya tidak ada masalah, dan untuk memastikan seluruh perizinannya sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku secara benar," ujar Daniel Johan, Anggota Dewan dari F-PKB.
Nelayan sebagai masyarakat pesisir, bila mereka di relokasi ke tempat-tempat yang jauh dari pola kebiasaan dan kehidupannya sebagai nelayan, maka hal ini akan menimbulkan masalah sosial ekonomi yang baru bagi mereka.
"Kalaupun amdal dan segala perizinannya dipastikan sudah benar, maka pemerintah harus melibatkan masyarakat kecil yang memang tinggal di sekitar pantai menjadi bagian utuh dari pembangunan reklamasi, untuk menjadi tenaga kerja yang terlatih, sehingga mereka bisa merasakan berkah dari reklamasi itu," tambahnya.(dep,mp/dpr/bh/sya)
|
