Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Kelapa Sawit
Mentawai tak Cocok Bagi Kebun Sawit
Friday 02 Sep 2011 00:29:34

kondisi hutan yang masih hijau di Mentawai (Foto: Istimewa)
PADANG (BeritaHUKUM.com) – Walhi Sumatera Barat (Sumbar) menolak rencana pembukaan 20 ribu hektar perkebunan sawit di Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai. Penolakan ini terkait rencana Pemprov Sumbar mempersiapkan izin untuk pembukaan lahan sawit di kepulauan Mentawai.

Seperti dikutip laman Walhi, Kamis (1/(), Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Khalid Saipullah mengatakan, pembukaan lahan akan merusak ekosistem. Khalid menambahkan secara geografis daerah Mentawai yang merupakan kawasan kepulauan tidak cocok untuk pembukaan lahan perkebunan sawit.

Sikap Walhi, menurut dia, tegas menolak rencana sawit Mentawai itu, karena memang Mentawai itu merupakan pulau-pulau kecil yang sangat rentan terhadap aktivitas perkebunan monokultur apalagi perkebunan kelapa sawit.

“Jika masuk perkebunan kelapa sawit ini akan mengancam ekologis di Kepulauan Mentawai dan akan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat Mentawai itu sendiri, karena lahan yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit itu adalah merupakan lahan pertanian tanaman pangan bagi masyarakat, karena makanan utama masyarakat Mentawai Sagu, Seladi dan Pisang,” papar Khalid.

Sebelumnya, Walhi menemukan surat keputusan Bupati Mentawai tentang pemberian izin lokasi pembangunan perkebunan sawit dan industri CPO bagi PT Siberut Golden Platation Pratama (SGPP) pada lahan seluas 14.500 hektar di Kecamatan Siberut Utara.

SK itu kemudian diubah dengan SK Bupati Mentawai 2009 yang menambah luas izin lokasi menjadi 20.000 hektar di Kecamatan Siberut Barat, Siberut Utara dan Siberut Tengah.(woi/biz)


 
Berita Terkait Kelapa Sawit
 
Melawan Insentif Kebijakan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Jahat
 
Pemboikotan Sawit Indonesia Oleh Uni Eropa Tidak Bisa Diabaikan
 
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO
 
Harga Kelapa Sawit Rendah, APPKS Desak Pemerintahan Joko Widodo Bebaskan Pungutan Ekspor CPO
 
Sandiaga Uno: Kami 100 Persen Bersama Para Petani Sawit, Ciptakan Green Jobs
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Baleg DPR Pinta Naskah Akademik dan Draf RUU yang Masuk dalam Omnibus Law
Korea Selatan: Sungai Memerah Tercemar Darah Bangkai Babi yang Dibunuh untuk Cegah Penyebaran Virus
Demonstrasi Hong Kong: Sekolah dan Universitas Ditutup karena Alasan Keamanan
Gawat Nih, Ketum Ikatan Guru Indonesia Imbau Guru Honorer Kompak Tinggalkan Ruang Kelas
Bos LJ Hotel Ternyata DPO PoldaSu Kasus Penipuan, Diminta Segera Ditangkap
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Mafia Pangan Harus Diberantas
Ketum Anis Matta Sebut Partai Gelora Adalah Partai Islam dan Nasionalis
Rio Capella Sebut NasDem Restoran Politik, Zulfan Lindan: Dia Tidak Waras!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]