Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Kelapa Sawit
Mentawai tak Cocok Bagi Kebun Sawit
Friday 02 Sep 2011 00:29:34

kondisi hutan yang masih hijau di Mentawai (Foto: Istimewa)
PADANG (BeritaHUKUM.com) – Walhi Sumatera Barat (Sumbar) menolak rencana pembukaan 20 ribu hektar perkebunan sawit di Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai. Penolakan ini terkait rencana Pemprov Sumbar mempersiapkan izin untuk pembukaan lahan sawit di kepulauan Mentawai.

Seperti dikutip laman Walhi, Kamis (1/(), Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Khalid Saipullah mengatakan, pembukaan lahan akan merusak ekosistem. Khalid menambahkan secara geografis daerah Mentawai yang merupakan kawasan kepulauan tidak cocok untuk pembukaan lahan perkebunan sawit.

Sikap Walhi, menurut dia, tegas menolak rencana sawit Mentawai itu, karena memang Mentawai itu merupakan pulau-pulau kecil yang sangat rentan terhadap aktivitas perkebunan monokultur apalagi perkebunan kelapa sawit.

“Jika masuk perkebunan kelapa sawit ini akan mengancam ekologis di Kepulauan Mentawai dan akan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat Mentawai itu sendiri, karena lahan yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit itu adalah merupakan lahan pertanian tanaman pangan bagi masyarakat, karena makanan utama masyarakat Mentawai Sagu, Seladi dan Pisang,” papar Khalid.

Sebelumnya, Walhi menemukan surat keputusan Bupati Mentawai tentang pemberian izin lokasi pembangunan perkebunan sawit dan industri CPO bagi PT Siberut Golden Platation Pratama (SGPP) pada lahan seluas 14.500 hektar di Kecamatan Siberut Utara.

SK itu kemudian diubah dengan SK Bupati Mentawai 2009 yang menambah luas izin lokasi menjadi 20.000 hektar di Kecamatan Siberut Barat, Siberut Utara dan Siberut Tengah.(woi/biz)

Share : |

 
Berita Terkait Kelapa Sawit
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO
Harga Kelapa Sawit Rendah, APPKS Desak Pemerintahan Joko Widodo Bebaskan Pungutan Ekspor CPO
Sandiaga Uno: Kami 100 Persen Bersama Para Petani Sawit, Ciptakan Green Jobs
Juru Debat BPN: Petani dan Pengusaha Sawit Awas 'Dibohongi' Jokowi
M. Nasir Minta Pemerintah Indonesia Stabilkan Harga Sawit
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Pemerintah Didesak Lakukan Upaya Nyata Atasi Masalah Sampah Plastik
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
Kementan dan Polri Tingkatkan Sinergitas Guna Perketat Pengawasan
Sejumlah Fakta Keanehan Terungkap di Sidang Kasus PT Hosion Sejati
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]