Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Kementerian Pertanian
Mentan MoU Pengadaan Komoditi Pangan Strategis dengan Enam Gubernur
Saturday 14 Nov 2015 15:41:09

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat memberikan keterangan pers, Jumat (13/11).(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berharap dengan adanya Kapal yang beroperasi khusus mengangkut ternak dapat menekan aktivitas kartel. Ahok menghadiri acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), kerjasama Pengadaan Komoditi Pangan Strategis dengan 6 (Enam) Gubernur (DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, NTB, dan NTT) di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan. Jumat (13/11).

"Satu unit kapal nantinya berkapasitas 500 ekor sapi. Distribusi ternak, khususnya sapi rentan dimonopoli swasta," ujar Ahok.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa, pihaknya telah menyiapkan enam unit kapal untuk mendatangkan Sapi-sapi di wilayah DKI Jakarta.

Perlu diketahui, bahwa rencana ini untuk menanggulangi adanya modus, dengan diulurnya waktu pengiriman hingga memicu kelangkaan dan menurunnya kualitas daging sapi. "Maka pengiriman sapi lebih cepat dan murah, dari kapal itu dikelola oleh PD Dharmajaya dan didistribusikan melalui PD Pasar Jaya," jelas Ahok.

Nampak, berdasarkan pantauan pewarta BeritahUKUM.com di acara penandatanganan MoU dengan 6 Gubernur terkait yang ikut hadir 'Pengadaan Komoditi Pangan Strategis' diantaranya; Gubernur NTB TGH M Zainul, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, dan Ketua KPPU Syakarwi Rauf. Sedangkan, Gubernur Lampung dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) diwakilkan.

Lalu, dengan adanya kapal khusus pengangkut ternak, "harapannya nanti, impor sapi itu kasih kuota impornya ke PD Dharmajaya kita punya, pasarkan, begitu konsepnya," ungkap Ahok.

"Kita berupaya menjaga tingkat inflasi dari ternak ini. Bukan bermaksud mau menyaingi swasta, selain itu juga bisa belajar seperti apa kesulitan dari pengimpor sapi yg benar?," ujarnya.

Kemudian selanjutnya, dari pihak Kementan akan menurunkan tim khusus (timsus) untuk melakukan tim Karantina Sapi yang didatangkan dari wilayah tersebut, untuk menghindari kecurangan dari spekulan.

"Biasanya 2 hingga 3 minggu pemeriksaan, tapi nanti saya akan turunkan tim khusus untuk memeriksa sapi hanya dalam dua/tiga hari selesai. Kalau ada yang main-main (spekulan), berarti akan kehilangan pekerjaan nanti," pungkas Mentan.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Kementerian Pertanian
 
KPK Tetapkan Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementan, Direktur Alat dan Mesin Pertanian sebagai Tersangka
 
Alasan Syahrul Yasin Limpo Pilih Mundur dari Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju
 
Sambangi Kantor Kementan, SYL Pamit ke Para Pegawai
 
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Dikabarkan 'Hilang Kontak' Usai Kunker ke Eropa
 
Harga Cabai Melonjak, Johan Rosihan Desak Kementan Atasi Produksi dan Optimalkan Penanganan Pasca-Panen
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]