JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin membela posisi Polri. Tindakan tegas yang diambil kepolisian, hendaknya tidak dilihat sebagai upaya represif serta dicap seagai bentuk pelanggaran HAM yang berat.
“Dalam keadaan tertentu, aparat penegak hukum memiliki wewenang bertindak represif, karena ada kepentingan umum terganggu dan terganggunya ketertiban masyarakat. Tapi memang penegakan hukum tidak boleh bertindak berlebihan," kata Amir Syamsuddin kepada wartawan di gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (27/12). .
Tapi, lanjut dia, masyarakat juga harus adil dalam menyikapi penegakkan hukum. Pemerintah dalam keadaan tertentu kerap mendapati posisi sulit. Seperti dalam insiden di Pelabuhan Sape, Lambu, Bima, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), aparat bertindak untuk membela kepentingan masyarakat umum, karena distribusi kebutuhan pokok masyarakat tersendat akibat pendudukan itu.
"Kepentingan umum harus dibela, distribusi, arus lalu lintas barang. Ada wilayah-wilayah yang memerlukan segera suplai kebutuhan mereka, apalagi seperti menjelang natal dan tahun baru. Masalah ini juga harus ikut diperhatikan masyarakat," kata Menkumham.
Pada bagian lain, Amr Syamsuddin mengakui, sejumlah bentrokan antara warga dengan perusahaan dan aparat kepolisian terkait perebutan lahan, akibat dari lemahnya Undang-Undang mengenai pertanahan dan pertambangan. Sisi lemahnya UU Pertanahan dan Pertambangan inilah yang menyebabkan benturan pemilik modal dengan kepentingan masyarakat.
“Apa yang terjadi di Mesuji dan Bima merupakan konsekuensi dari kepentingan-kepentingan pemilik modal dengan kepentingan masyarakat umum. Tapi kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada pemerintahan saat ini, tidak seberat pelanggaran HAM pada pemerintahan sebelumnya. Jangan terlalu cepat menilai, sebelum fakta yang diungkap jelas, adil dan berimbang," tandasnya.(inc/spr)
|
