Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Perindustrian
Menkeu Tunggu Kemenperin Ajukan Insentif Mobnas
Friday 27 Jan 2012 00:54:48

Mobil produksi Kiat Esemka jenis Rajawali yang akan digunakan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Joko Widodo yang akan digunakan sebagai mobil dinasnya (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menunggu Kementrian Perindustrian berinisiatif mengajukan rancangan insentif untuk pembuatan mobil nasional (mobnas). Kemneteriannya sangat mendukung untuk produksi mobnas yang merupakan karya anak bangsa.

"Kami tunggu Kemenperin mengusulkan suatu bentuk insentif, karena produksi mobnas harus ada data dan verifikasi dari kementrian itu. Kemenperin merupakn pihak yang akan menyeleksi apakah sebuah mobnas layak dipakai di tanah air atau tidak. Tapi prinsipnya, kami mendukung karya putra-putri Indonesia,” kata Agus Martowardoyo kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/1).

Menurut dia, kemungkinan Kemenperin harus melakukan verifikasi tentang komponen yang digunakan itu benar-benar lokal dan ada hak ciptanya. Hal inilah yang merupakan salah satu kriteria untuk dimasukan dalam mobnas, meski pada awalnya barang-barang itu berasal dari negara lain.

“Tapi untuk bias dikatakan mobnas, harus ada standard yang nantinya akan ditentukan kembali. Jika masih merakit dari barang-barang yang mungkin berasal dari Cina atau Korea Selatan, itu sifatnya bukan mobnas dan masih merakit dari barang-barang impor,” jelas Menkeu.

Untuk mendapatkan mobnas yang murni rakitan anak bangsa, jelas dia, harus menunggu proses waktu sampai mendapatkan standard mobil nasional dari tanah air. Tapi untuk mencapai suatu standar mobnas harus didukung, agar harapan itu dapat segera terwujud dalam waktu dekat. “Kemenperin nantinya akan memverifikasi standard mobnas,” lanjutnya.(tnc/ind)

Share : |

 
Berita Terkait Perindustrian
Menperin Resmikan Pabrik GIS PT ABB Sakti Industri
Anggaran Kemenperin 2014 Rp 2,622 Triliun
RUU Perindustrian Diharap Mewakili Semua Segmentasi
Menkeu Tunggu Kemenperin Ajukan Insentif Mobnas
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Diterpa kegaduhan, Ketua PD Desak KLB: Demi Harkat dan Martabat SBY!
Pertarungan 'Moral' Di Mahkamah Konstitusi
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]