Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Bea dan Cukai
Menkeu Sri Mulyani: Pemusnahan Terbesar dalam Sejarah Bea dan Cukai
2018-02-16 17:42:05

Tampak suasana acara pemusnahan pemusnahan massal jutaan barang sitaan di halaman kantor Bea dan Cukai Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (15/2).(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, berita HUKUM - Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan pada, Kamis (15/2) menggelar pemusnahan massal jutaan barang sitaan sepanjang 2017-2018 di halaman kantor Bea dan Cukai Rawamangun, Jakarta Timur yang merugikan negara lebih dari 45 miliar rupiah dan jutaan barang sitaan ini merupakan pemusnahan terbesar dalam sejarah Bea dan Cukai.

Penangkapan jutaan barang sitaan merupakan hasil sinergi dan terintegrasi kerjasama Menkeu dengan Kepala Kepolisian RI, Panglima TNI, Menkominfo, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Ketua KPK, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasca enam bulan deklarasi Program Penertiban Impor Beresiko Tinggi (PIBT) dan program penertiban Cukai Beresiko Tunggi (PCBT), Pemerintah Indonesia berhasil membuktikan kerja nyata dan sinergis melindungi masyarakat dan industri dalam negeri yang sejalan pengamanan penerimaan negara dari berbagai penindakan pelanggaran kepabean dan cukai.

Adapun, "jutaan barang sitaan merupakan hasil program penertiban impor dan cukai berisiko tinggi dalam enam bulan terakhir. Ini adalah pemusnahan terbesar dalam sejarah Bea dan cukai," ujar Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang hadir, Kamis (15/2).

Nampak pantauan pewarta BeritaHUKUM.com, acara dihadiri sejumlah pejabat terkait. Selain Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang, serta perwakilan dari TNI dan Kejaksaan Agung, Dirjen Bea Cukai Pambudi ditambah pula perwakilan dari Asosiasi pelaku usaha dari ponsel Indonesia.

"Tiap tahun penindakan yang dilakukan DIrjen Bea dan Cukai meningkat signifikan, jumlah secara nasional sepanjang tahun 2016 sebanyak 14.890 kasus. Dan pada tahun 2017 sebanyak 24.337 kasus, meningkat 70% dari sebelumnya," papar Sri Mulyani melanjutkan.

Pemerintah tak mengendurkan pengawasan dalam menciptakan stabilitas ekonomi dalam negeri dalam upaya melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dan beredarnya barang ilegal.

Menkeu turut menghimbau partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku usaha mematuhi ketentuan yang ditetapkan, karena Pemerintah berkomitmen melindungi usaha yang patuh demi terciptanya perekonomian Indonesia yang bersih, adil dan transparan.

Sementara, barang-barang yang dimusnahkan hari ini terdiri atas 142.519 botol minuman keras, 12 juta batang rokok, 1 juta keping pita cukai, 720 liter etil alkohol, 11.974 kemasan obat-obatan, kosmetik, dan suplemen ilegal, serta 12.144 unit telepon seluler berbagai merek.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa, "barang-barang ini disita dari beragam kasus. Untuk etil alkohol, barang disita karena diproduksi dari pabrik yang belum mengantongi izin. Sedangkan untuk rokok, barang disita karena diedarkan tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu. Sementara untuk ponsel adalah barang selundupan," jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, yang beberapa waktu lalu dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara World Government Summir DI Dubai, Uni Emirat Arab.

Pemusnahan barang ilegal ini, kata Sri Mulyani menambahkan, bertujuan melindungi masyarakat dan industri dalam negeri.

"Kerjasama yang terjadi dimana PPATK sudah tracking transaksi keuangannya, maka itulah bisa melakukan penindakan. Jadi, di saat yang sama, kami ingin industri dalam negeri membaik," pungkasnya.

Sedangkan, dari pihak PPATK, Kiagus Ahmad Badarudin menyebutkan bahwa sejauh ini sudah ada perubahan signifikan kerjarasama yang dilakukan oleh instansi terkait, dimana sebelumnya beroperasi sendiri sendiri, namun kini lebih sinergis dan terintegrasi sehingga bisa diatasi, tegasnya.

Untuk kedepan, bakal merevisi dan menggunakan pendekatan pro aktif, dan serta analisa perubahan bersama dengan penyidik bea cukai.

Sementara, pihak perwakilan Asosiasi Ponsel Indonesia yang turut hadir juga mengapresiasi dan berterima kasih pada Pemerintah yang memusnahkan ponsel ilegal, serta menghargai tindakan bea cukai terhadap pemusnahan telepon ilegal guna meningkatkan industri.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Bea dan Cukai
Menkeu Sri Mulyani: Pemusnahan Terbesar dalam Sejarah Bea dan Cukai
Petugas Patroli BC dan Penyidik Bea dan Cukai Dilaporkan ke Polda Kepri
DJBC Musnahkan Botol Miras, Pita Cukai MMEA Impor Palsu dan HP Senilai Rp.46,1 Milyar
Total 19 Kontainer Ikan Ilegal akan Diekspor Digagalkan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok
Bea Cukai Lhokseumawe Diduga Legalkan Barang Ilegal
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Belum Sentuh Aktor Intelektual, FPMP Minta KPK Turun Tangan Awasi Kasus PT Sipoa
Radikalisme Muncul Karena Tidak Memahami Hubungan Islam dan Pancasila dengan Benar
Ditlantas PMJ Kembali Membuka Gerai Layanan Perpanjangan STNK & SIM di Blok M Square
Kapolda Metro Jaya Beri Piagam Penghargaan 9 Anggota Subdit Harda Ditreskrimum
Hari Tani Nasional Ingatkan Pemerintah Agar Stop Impor
Tuntut Ekonomi dan Demokrasi, Aliansi Mahasiswa UMJ Aksi Unjuk Rasa di Depan Istana Negara
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ditlantas PMJ Kembali Membuka Gerai Layanan Perpanjangan STNK & SIM di Blok M Square
Tuntut Ekonomi dan Demokrasi, Aliansi Mahasiswa UMJ Aksi Unjuk Rasa di Depan Istana Negara
Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019
Ini 6 Alasan Forum Caleg Golkar Dukung Prabowo-Sandi
Polri Diminta Usut Aksi Respresif Polisi di Bengkulu dan Medan
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]