Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
PKI
Menhan Minta Warga yang Pakai Atribut PKI Ditangkap
2016-05-09 14:09:40

Ilustrasi. Menhan, Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini, Senin (9/5), bertepatan dengan hari lahirnya Partai Komunis In?donesia (PKI). Partai ini sempat menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia karena dianggap sebagai bentuk paham yang radikal.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu pun menegaskan bahwa ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang digali oleh presiden pertama RI Soekarno. Saat ini Pancasila dinilai sudah sesuai karena jalurnya berada di tengah, tidak ke kiri dan tidak ke kanan.

"Kita itu Pancasila, tidak kiri dan kanan. Jadi banyak paham, tapi paham Pancasila itu luar biasa. Kalau paham sosialis komunis itu dibuat orang, tapi kalau Pancasila siapa yang buat? Soekarno menggali kan, jadi yang buat Tuhan," ujar Menhan Ryamizard di Kolinlamil, Jakarta Utara, Senin (9/5).

Menanggapi hari lah?irnya PKI, Ryamizard juga mengatakan bahwa paham radikal sudah menjadi suatu ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia sehingga Pancasila perlu dimaknai lebih dalam oleh masyarakat Indonesia.

"Itu Pancasila budaya kita, budaya kita bukan bunuh-bunuhan, enggak ada musuh-musuhan, tapi gotong royong, kalau enggak mau gotong royong keluar saja dari negara ini," tegasnya.

Selain itu, Ryamizard juga meminta agar oknum yang masih memakai lambang serta simbol berlambang palu arit yang artinya adalah seorang komunis agar segera ditangkap karena melanggar undang-undang.

"Kalau kita patuh hukum ditangkap itu yang pakai baju PKI, melanggar Tap MPR UU yang sudah dibuat, itu sudah dilaksanakan, yang melanggar ditangkap," tegasnya.

Oleh karena itu, ia berharap tidak ada lagi warga yang menggunakan atribut PKI. "Kasihan Bapak Presiden, dia lagi ngurus masalah ekonomi, pembangunan, tapi diganggu masalah ini. Artinya, menghambat pembangunan, kita sudah lupakan semua yang sudah lalu," tandasnya.(fmi/okezone/bh/sya)



 
Berita Terkait PKI
 
• HNW Tegaskan TAP MPRS Terkait Larangan PKI Masih Berlaku
 
• Kebangkitan PKI Itu Keniscayaan
 
• Anton Tabah Digdoyo: Kibarkan Bendera Setengah Tiang, PKI Nyata Dan Selalu Bikin Kacau NKRI!
 
• Modus Menyerang Soeharto Untuk Bangkitkan PKI
 
• Jenderal Gatot Ungkap Dicopot dari Panglima karena Perintahnya Putar Film G30S/PKI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]