Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Dana Desa
Mendes Eko Putro Sandjojo Yakini Dana Desa Dapat Turunkan Angka Stunting Anak
2019-01-14 12:57:18

Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo mengatakan pada tahun 2014, angka potensi stunting pada anak masih tinggi yakni 37.2 persen. Eko menyebut, hal ini akan menjadi masalah apabila tidak segera ditangani.

Menurutnya, potensi anak dengan stunting akan menyebabkan jaringan otak anak tidak dapat tumbuh secara maksimal. Sehingga, dengan jumlah 37.2 persen apabila tak ditangani 15 tahun kedepan dapat berpotensi 40 persen anak indoensia hanya mengenyam pendidikan hingga SD saja karena ketidakmampuan otak.

"Kalau tidak dibenahi mungkin kita akan sulit karena angkatan kerja kita 15 tahun akan datang 40 persen hanya angkatan SD saja," kata Menteri Eko dalam Rakornas Kementerian Pertanian di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (14/1).

Menurut Eko, salah satu penyebabnya adalah pada tahun 2014, masih banyak desa yang belum menikmati dana langsung untuk membangun desanya. Menurutnya pada tahun-tahun tersebut, dana desa terkadang tersendat di tingkat Provinsi dan Kabupaten, tidak langsung mengalir ke desa.

Eko menyebut dengan diterapkannya dana desa pada 2015, hal tersebut mulai berubah. Menurutnya, dengan adanya dana langsung ke desa berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat desa termasuk dari sisi pemenuhan gizi yang cukup bagi anak.

Namun, dana saja tidak cukup. Hal ini dikarenakan masih ada 60 persen kepala desa di daerah yang masih berpendidikan lulusan SD dan SMP. Menurut Eko, hal ini merupakan tantangan lain yang harus diselesaikan.

"60 persen lebih dari kepala desa kita itu Rata2 hanya tamatan SD dan SMP bahkan banyak kepala desa di Indonesia timur yang SD saja tidak tamat. Ini bagaimana mereka bisa mengelola dana desa dana negara dengan sistem akunting yang rumit," ujar Mendes Eko.

Sehingga, pada 2015, di tahun awal, penyerapan dana desa hanya 82 persen saja. Namun, Pemerintah tidak menghentikan dana tersebut. Menurut Eko, bahkan Pemerintah menambahkan dua kali lipat dana desa dari 20,67 T menjadi 44,98 T.

"Angka stunting terus turun dari 37.2 persen di 2014 saat ini 30,8 persen. Penurunan ini merupakan tertinggi di dunia," ucap Eko.

"Kalo kerja keras ini bisa kita lanjutkan dalam maka kurang dari 10 tahun, Indonesia bisa bebas dari Stunting," pungkasnya.(irf/bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Dana Desa
Desa Jawi Melalui Dana Desa Memenuhi Kebutuhan PKK
Desa Geramat Bangun Jalan Lingkungan dengan Dana Desa
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Mendes Eko Putro Sandjojo Yakini Dana Desa Dapat Turunkan Angka Stunting Anak
Fahri Hamzah: Rawan Jelang Pemilu, Ada Dana Desa, Dana Kelurahan dan Bansos Terbesar Siap Mengalir 'Air Bah'
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]