Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Dana Desa
Mendes Eko Putro Sandjojo Yakini Dana Desa Dapat Turunkan Angka Stunting Anak
2019-01-14 12:57:18

Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo mengatakan pada tahun 2014, angka potensi stunting pada anak masih tinggi yakni 37.2 persen. Eko menyebut, hal ini akan menjadi masalah apabila tidak segera ditangani.

Menurutnya, potensi anak dengan stunting akan menyebabkan jaringan otak anak tidak dapat tumbuh secara maksimal. Sehingga, dengan jumlah 37.2 persen apabila tak ditangani 15 tahun kedepan dapat berpotensi 40 persen anak indoensia hanya mengenyam pendidikan hingga SD saja karena ketidakmampuan otak.

"Kalau tidak dibenahi mungkin kita akan sulit karena angkatan kerja kita 15 tahun akan datang 40 persen hanya angkatan SD saja," kata Menteri Eko dalam Rakornas Kementerian Pertanian di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (14/1).

Menurut Eko, salah satu penyebabnya adalah pada tahun 2014, masih banyak desa yang belum menikmati dana langsung untuk membangun desanya. Menurutnya pada tahun-tahun tersebut, dana desa terkadang tersendat di tingkat Provinsi dan Kabupaten, tidak langsung mengalir ke desa.

Eko menyebut dengan diterapkannya dana desa pada 2015, hal tersebut mulai berubah. Menurutnya, dengan adanya dana langsung ke desa berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat desa termasuk dari sisi pemenuhan gizi yang cukup bagi anak.

Namun, dana saja tidak cukup. Hal ini dikarenakan masih ada 60 persen kepala desa di daerah yang masih berpendidikan lulusan SD dan SMP. Menurut Eko, hal ini merupakan tantangan lain yang harus diselesaikan.

"60 persen lebih dari kepala desa kita itu Rata2 hanya tamatan SD dan SMP bahkan banyak kepala desa di Indonesia timur yang SD saja tidak tamat. Ini bagaimana mereka bisa mengelola dana desa dana negara dengan sistem akunting yang rumit," ujar Mendes Eko.

Sehingga, pada 2015, di tahun awal, penyerapan dana desa hanya 82 persen saja. Namun, Pemerintah tidak menghentikan dana tersebut. Menurut Eko, bahkan Pemerintah menambahkan dua kali lipat dana desa dari 20,67 T menjadi 44,98 T.

"Angka stunting terus turun dari 37.2 persen di 2014 saat ini 30,8 persen. Penurunan ini merupakan tertinggi di dunia," ucap Eko.

"Kalo kerja keras ini bisa kita lanjutkan dalam maka kurang dari 10 tahun, Indonesia bisa bebas dari Stunting," pungkasnya.(irf/bh/amp)


 
Berita Terkait Dana Desa
 
Dana BOS dan Dana Desa Jangan Digunakan untuk Tarian Mopobibi
 
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
 
Jaga Desa, Kajari Gunung Mas Tangkap Kades Terduga Korupsi Dana Desa
 
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
 
Desa Jawi Melalui Dana Desa Memenuhi Kebutuhan PKK
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
UMS Jadi Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di Indonesia Tahun 2019 Versi 4icu
DPR Desak Jiwasraya Bayar Kewajiban kepada Nasabah
Kapolda Wahyu Widada Silahturahmi di Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo
Putusan Nama Ketum Lebih Cepat, Ridwan Hisjam Nilai Munas ke-X Seperti Pasar Malam
Capaian Kinerja 60 Hari Jaksa Agung dan Rakernas Kejaksaan
Yang Diharapkan Dari Platform Indonesiana
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program
Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara
Pengedar Sabu di Jakarta Timur Didor, PMJ: Pelaku Sempat Rebut Senjata Polisi
BTN Terindikasi Pemalsuan Dokumen PKB, SP BTN Dikawal ACTA Lapor ke Bareskrim
Legislator Minta Ombudsman Pro Aktif Awasi Perilaku Penyelenggara Negara
Bamsoet Resmi Mendaftarkan Diri untuk Golkar 1
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]