Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Aceh
Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
2018-07-09 14:31:53

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberikan keterangan kepada para wartawan, di Gedung C Sasana Bhakti Praja, kantor Kemendagri, Jakarta pada, Senin (9/7).(Foto: BH/ mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menekankan kepada Kepala Daerah yang memiliki Otsus (otonomi khusus) dalam hal ini Provinsi Aceh, untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dana Otsus sesuai aturan hukum yang berlaku.

Hal tersebut ia sampaikan, usai penyerahan keputusan resmi kepada Plt Gubernur Aceh dan Plt Bupati Bener Meriah yang berlangsung di Gedung C Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat pada, Senin (9/7).

"Yang pertama saya ingin membacakan dan mengingatkan kepada saudara Plt. Gubernur Aceh dan Plt. Bupati Bener Meriah, tentu kita harus secara dalam melihat permasalahan, baik ditingkat pusat dan daerah khususnya yang berkaitan dengan daerah otonomi khusus," katanya

"Dalam artian kita jangan menyandera atau menyudutkan hal-hal yang berkaitan dengan dana otsus, seolah-olah kebijakan dana otsus itu salah dan mudah diselewengkan," tambahnya.

Menurut Mendagri, permasalahan dari pengelolaan dana Otsus yang selama ini kerap melanda daerah Otsus ialah pada pelaksanaan kebijakannya. "Sebenarnya permasalahannya berada pada bagaimana implementasi kebijakan dari dana Otsus itu," ujarnya.

Meski begitu, Mendagri tak menampik jika kebijakan dana Otsus pada Provinsi Aceh, banyak menghasilkan hal-hal yang positif.

"Yang kedua secara objektif harus kita akui bahwa pelaksanaan dana Otsus yang ada di Aceh yang telah dimulai sejak 2008 sudah berjalan secara memadai, dan berdampak pada pembangunan khususnya di Aceh. Misalnya angka kemiskinan turun dari 23 persen tahun 2008 dan tahun 2017 menjadi 16 persen," paparnya.(bh/mos).

Share : |

 
Berita Terkait Aceh
Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
Wabup Aceh Utara Minta Masyarakat Gunakan Hak Pilih
Acheh Future Dukung Pelaksanaan Cambuk di Lapas
Presiden Jokowi Diminta Segera Resmikan KEK Arun
Rumah Warga di Aceh Diberondong OTK
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sindiran Gatot Nurmantyo Dianggap PKS untuk Ingatkan Publik Soal Sejarah G30S/PKI
Membangun Zona Integritas Polri Sesuai Amanat Undang - undang
DPD RI Undang Calon DOB Se Indonesia Kumpul di Jakarta, Berlanjut Aksi Besar di Jakarta
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
Diduga Ada Kerugian Negara, KPK Dalami Kasus Tuan Guru Bajang (TGB)
Ketua DPR Minta Dirjen PAS Tanggung Jawab Kericuhan Lapas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019
Rapimnas KBPP Polri, Bima Arya: Tugas Besar Kita Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2019
Konsolidasi Ormas Pendukung Garda Rakyat Suka Prabowo (RSP) di UBK
Demo HMI dan KAHMI Bentrok di Bengkulu, Puluhan Mahasiswa Diamankan
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]