Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Media
Menanggapi SE Sekda Lampung, Ketum SPRI: Pemda Seharusnya Tidak Melakukan Diskriminasi Anggaran
2019-01-24 05:28:28

Hence Mandagi, Ketua Tim Formatur Dewan Pers Independen saat acara Mubes Pers Indonesia, Gedung Sasono Utomo, TMII, Jakarta Selatan, Selasa (18/12).(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi Surat Edaran Sekretaris Daerah (SE Sekda) Provinsi Lampung Nomor : 480/0114/08/2019 tentang pendaftaran dan persyaratan melaksanakan pekerjaan advertorial media massa, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI) Heintje Mandagie menyarankan kepada seluruh pimpinan media lokal yang merasa dirugikan atas kebijakan tersebut segera melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Mandagi, Pemerintah Daerah seharusnya tidak melakukan diskriminasi anggaran terhadap media berbadan hukum yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers.

“Alokasi anggaran untuk media lokal dalam bentuk advertorial seharusnya bisa dinikmati seluruh media yang berbadan hukum,” ujar Mandagi.

Jika Sekda provinsi Lampung tidak segera mencabut Surat Edaran tersebut, Mandagi meminta Gubernur Lampung segera mencopot jabatannya. “Orang bodoh dan tidak mengerti Undang-Undang tidak pantas menjadi pelayan public,” tegas Heintje Mandagie, Rabu (23/1) .

Verifikasi Dewan Pers dan kartu uji kompetensi tidak bisa dijadikan salah satu persyaratan bagi perusahaan pers memperoleh pekerjaan advertorial tersebut karena berpotensi menghilangkan hak ekonomi pemilik media yang berbadan hukum sah dari KemenkumHAM RI.

“Kondisi ini jelas menunjukan bahwa pemerintah provinsi Lampung tidak mengerti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dimana di dalamnya diatur bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendirikan perusahaan pers yang berbadan hukum,” ungkapnya.

Mandagi juga menambahkan, seluruh perusahaan pers lokal yang belum atau tidak terverifikasi Dewan Pers tetap memiliki hak yang sama untuk mendapat perlakuan adil dari pemerintah.(bh/hgm)

Share : |

 
Berita Terkait Media
Ikatan Wartawan Media Online Lakukan Hearing Ke DPRD Kaur Menuntut Keadilan Budget Publikasi
Tuntut Keadilan, Seluruh Wartawan Media Online akan Temui Bupati dan DPRD Kaur
Seluruh Wartawan Media Online Kecewa atas Sikap Kabag Humas DPRD Kaur
Tuntutan Keadilan Budget untuk Media Online, Kabag Hukum Kaur Angkat Bicara
Seluruh Wartawan Media Online di Kaur Mendesak Dinas PMD Kaur untuk Bersikap Adil
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kornas Anak Republik Berharap Capres Jokowi dan Prabowo Bertemu Langsung Tanpa Utusan
Muffest 2019, Gaungkan Identitas Busana Muslim Indonesia
Ini Kata KPK Soal Pengakuan Tersangka Bowo Terima Uang dari Mendag Enggartiasto
Caleg PDIP Jadi Tersangka Pembakaran Kotak Suara di Jambi
Sembuh, Sandiaga Perintahkan Semua Pendukung Kawal C1
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ini Kata KPK Soal Pengakuan Tersangka Bowo Terima Uang dari Mendag Enggartiasto
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci
Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan
DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres
Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu
Prabowo: Saya Akan Jadi Presiden Untuk Semua Rakyat, Termasuk Pendukung Jokowi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]