Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Penistaan Agama Islam
Meliana Divonis 18 Bulan, MUI: Kita Minta Semuanya Taat Hukum
2018-08-24 04:39:26

Ilustrasi. Meiliana warga Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Meiliana warga Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara telah dijatuhi vonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Medan. Ia dinyatakan bersalah melanggar pasal 156a Kitab Undang-undang Hukup Pidana (KUHP) tentang penistaan agama.

Keputusan itu diambil Majelis Hakim buntut dari sikap Meiliana yang memprotes suara adzan masjid dekat kediamannya. Namun beberapa pihak menyesalkan vonis tersebut, yang dianggap tidak sesuai.

Menanggapi itu Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain mengatakan, gelombang protes terhadap vonis tersebut banyak datang dari pihak yang tidak tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi. Sehingga mereka menganggap Hakim telah membuat keputusan salah.

"Saya lihat ada upaya orang bicara yang tidak tahu masalah. Saya lihat beberapa Ustad mengatakan seolah-olah hukuman itu keliru padahal dia tidak tahu situasi di Sumatera Utara. Saya di sana mendengar langsung, investigasi langsung," ujar Tengku kepada JawaPos.com, Kamis (23/8).

Tengku menuturkan, pada saat kejadian itu mencuat ke publik, dia sendiri langsung turun ke lokasi bersama MUI Sumatera Utara. Dari investigasi yang dilakukannya, didapati sejumlah keterangan bahwa memang Meiliana turut mengumpat saat melakukan protes terhadap suara Adzan.

"Saya kan orang sana, saya sudah turun kesana, bahwa itu bukan hanya keberatan soal volume suara adzan, ia datang kesana marah-marah bahkan mengeluarkan kata-kata kotor, agama Islam disebut-sebut masa begini begitu," kata Tengku.

"Hukuman tidak layak hanya karena meminta suara adzan dikecilkan itu kan hanya meringankan masalah, menyepelekan masalah. Hanya gara-gara minta volume adzan dikecilkan terus Polisi, Jaksa kita bertindak begitu (menjatuhkan vonis sembarangan)? Itu kan sama saja menuduh Polisi, Jaksa dan Hakim melakukan kedzaliman terhadap Meiliana, ini tidak mendidik," imbuhnya.

Oleh sebab itu Tengku menyesalkan komentar-komentar beberapa pihak yang menyebut vonis tersebut tidak layak. Sebab hal itu justru memperkeruh suasana yang dapat memancing perdebatan di publik.

"Apa maksud Kiai itu? Rakyat jangan main hukum? Main pukul, main bunuh aja? Main hakim sendiri aja? Penegak hukum, Jaksa dan Hakim dianggap tidak kompeten lagi nanti rakyat bertindak sesuka sendiri, ada orang menghina agama, bacok, atau maunya begitu? Udah bagus sekali lah ini hukum berjalan," tegasnya.

Lebih jauh Tengku meminta agar seluruh masyarakat menghormati proses hukum dan keputusan yang dibuat oleh pengadilan. Menurutnya hal itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di negeri ini. Oleh karenanya ia berharap kasus ini tidak dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk kepentingan terselubung.

"Kita minta harus semuanya taat hukum, ini kan negara hukum, Ini sudah bagus sekali dibawa ke hukum, diproses Polisi dibawa ke pengadilan, ada Jaksa Penuntut ada Jaksa Pembela, diputuskan oleh Hakim, kurang apalagi? Soal nggak puas ini kan relatif tapi hukum sudah jalan, tolong jalan digoreng untuk mementahkan proses hukum apalagi disetir untuk menghilangkan pasal penghinaan agama.

Terkait ketidakpuasan terhadap vonis baik dari yang mengganggap putusan itu tidak layak, atau yang meminta hukuman lebih berat, hal itu merupakan situasi yang tidak terelakan. Namun seluruhnya telah diputuskan melalui peradilan, sehingga Tengku meminta agar masyarakat menghormati vonis tersebut.(sat/JPC/jawapos/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Penistaan Agama Islam
Bareskrim Polri Tetapkan Ustadz Bachtiar Nasir sebagai Tersangka Dugaan TPPU
Jubir PA 212 Kembali Mendatangi PMJ untuk Menanyakan LP Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenizer
Nike Didesak Tarik Sepatu 'Tulisan Allah' Lewat Petisi dengan 35.000 Tanda Tangan
Presedium 212 Melaporkan Ketua BTP Mania Imanuel Ebenezer
Kasus Pembakaan Bendera Tauhid Harus Ditangani Seksama
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Diterpa kegaduhan, Ketua PD Desak KLB: Demi Harkat dan Martabat SBY!
Pertarungan 'Moral' Di Mahkamah Konstitusi
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]