Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Angka Kemiskinan
Melalui 4 Klaster, Angka Kemiskinan Ditargetkan Tinggal 3-4% Pada 2015
Monday 20 Aug 2012 10:43:29

Pidato Presiden SBY Saat Memimpin Sidang Kabinet Terbatas di Bank BRI (Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) menargetkan angka penurunan kemiskinan hingga tinggal 3-4 persen pada tahun 2015 dengan pilar utamanya klaster 1 hingga 4.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memimpin sidang kabinet terbatas di Bank BRI, pertengahan bulan ini menyampaikan, MP3KI menempatkan program pengurangan kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas utama dengan berkurangnya angka kemiskinan dari 16,7% tahun 2004 menjadi 11,96% pada Maret 2012.

Klaster 1 Bantuan dan Perlindungan Sosial

Klaster 1, kata Presiden, ibarat ikan. Pemerintah memberi bantuan pada masyarakat miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) berupa:

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Anggaran BOS tahun 2012 sebesar Rp 27,67 triliun. BOS per siswa untuk setiap pelajar AD Rp 500 ribu per tahun dan siswa SMP Rp 700 ribu per tahun.

Beras bersubsidi atau beras untuk rumah tangga miskin (raskin) 15 /RTS/bulan dengan harga Rp 1.600/kg.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada rumah tangga sagat miskin (RTSM), setiap RTSM endapat Rp 600 ribu – Rp 2,2 juta per tahun.

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat gratis di Puskesmas dan rumah sakit kelas III milik pemerintah. Tahun 2012 peserta Jamkesmas diperluas kepada gelandanganan napi. Selain Jamkesmas diberikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Rp 100 juta/Puskesmas/tahun. Anggaran kesehatan gratis 2012 sebesar Rp 7,55 triliun meliputi Jamkesmas Rp 5,9 triliun dan Jamersal Rp 1,75 triliun.

Bantuan sosial untuk pengungsi korban bencana alam/sosial, Bantuan untuk penyandang cacat Rp 300 ribu/buln, Bantuan untuk lanjut usia (Lansia) terlantar Rp 200 ribu/orang/bulan untuk 26.500 orang.

Klaster 2 Pemberdayaan Masyarakat

Klaster 2 diibaratkan sebagai kail. Melalui program ini pmerintah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Dilaksanakan oleh 5 kementerian: Kemendagri, PU, PDT, Pertanian dan Pariwisata & Ekonomiif.

Anggaran PNPM 2012 sebesar Rp 14,053 triliun
Setiap kecamatan memperoleh dana hingga Rp 3 miliar. Untuk 2012 sasaran yang akan dicapai 6680 kecamatan,495 kabupaten/kota,33 provinsi.

Klaster 3 Kredit Usaha Rakyat

Klaster ini ibarat perahu, Melalui program ini usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) mendapat kredit usaha rakyat (KUR) dri 33 bank, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTN, BNI Syariah serta 25 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Pemerintah memberikan jaminan melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebesar Rp 2 triliun/tahun/KUR tahun 2010 telah dikucurkan Rp 17,23 triliun dan tahun 2011 Rp 29 triliun.

KUR tahun 2012 sebesar Rp30 triliun.
KUR Rp 20 juta diberikan tanpa bangunan.
Persyaratan memiliki usaha tetap/KTP/KK, dan keterangan usaha dari desa/kelurahan.
KUR untuk TKI dengan kredit sesuai kebutuhan ke negara tujuan, KUR untuk perkebunan diberikan aktu hingga 13 tahun.

Klaster 4 Program Pro Rakyat

Program Rumah Sangat Murah dan Murah tahun 2010 dengan anggaran Rp 2,156 triliun untuk membangun 265.180 unit rumah sangat murah dan 8.762 rumah murah, melalui PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman tahun 2011 telah dibangun 20.600 unit dan peningkatan kualitas 39.500 unit di 33 provinsi dengan anggaran sebesar Rp 812,88 miliar.

Program Kendaraan Umum Angkutan Murah pada tahun 2012 dengan anggaran APBN Rp 50 miliar.

Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) tahun 2012 di 571 desa.

Sistem Penyediaaan Air mMinum (SPAM)di 275 kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 131 kecamatan,418 desa dan 205 kawasan khusus dengan anggaran Rp 2,164 triliun.

Program Listrik Murah dan Hemat dilaksanakan tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp 338 miliar.

Peningkatan kehidupan nelayan akan dilaksanakan tahun 2012 ini dengan anggaran Rp 1,157 triliun.

Program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotan tahun 2012 Rp 74,77 miliar di 5 kota takni DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makasar. Sebelumnya pada 2011 di Bandung dan Surabaya.(skb/bhc/opn)


 
Berita Terkait Angka Kemiskinan
 
Jumlah Penduduk Miskin Hanya Berkurang 220 Ribu, Penanganan Kemiskinan Stagnan
 
Wakil Ketua MPR: Angka Kemiskinan Belum Menunjukkan Tren Penurunan signifikan
 
Angka Kemiskinan Indonesia Bagai Poco Poco
 
Legislator Ajak Semua Pihak Kurangi Angka Kemiskinan
 
Orang Miskin 4 Tahun Turun 1 Persen, Sementara Orang Kaya Naik 10 Persen
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]