Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Gaya Hidup    
 
Media
Media Massa Bukanlah Instrumen Yang Asing
2016-09-28 21:34:33

Wakapuspen TNI Laksamana Pertama TNI Abdul Rasyid K., S.E., M.M foto bersama pada acara Event Eksibisi Indonesia Internasional Book Fair (IIBF) 2016 di JCC Senayan, Rabu (28/9).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam era globalisasi saat ini, media massa bukanlah suatu instrumen yang asing di tengah masyarakat. Setiap detik, setiap jam, setiap hari, miliaran umat manusia tidak bisa lepas dari interaksi dengan media massa. Kekuatan itulah yang menjadikan media massa sebagai saluran yang dimanfaatkan untuk mengendalikan arah dan memberikan dorongan terhadap perubahan sosial, budaya, perilaku, bahkan perubahan ideologi suatu bangsa.

Demikian Keynote Speech Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang dibacakan Wakapuspen TNI Laksamana Pertama TNI Abdul Rasyid K., S.E., M.M., pada acara Event Eksibisi Indonesia Internasional Book Fair (IIBF) 2016 "Relevansi Penerbit, Buku dan Literasi Masyarakat Sebagai Bagian Penting Strategi Proxy War Media", di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Rabu (28/9).

Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, di era demokrasi saat ini, Indonesia tidak ada lagi media massa yang berbasis dan berorientasi pemerintah (government oriented), yang mau dan mampu menyebar-luaskan semua informasi yang berasal dari pemerintah ataupun negara. "Pemerintah tidak memiliki media massa yang dijadikan corong sebagaimana di masa lalu, sehingga praktis tak ada media yang menjembatani informasi dari pemerintah kepada masyarakat," ujarnya.

Panglima TNI menegaskan bahwa, media massa memiliki kemampuan luar biasa dalam mempengaruhi dan membentuk opini publik, yang bisa saja digunakan sebagai wahana proxy war di Indonesia. Semua ini harus kita cermati, kita antisipasi agar masyarakat Indonesia tidak terjebak dalam arena ini. "Komitmen media massa nasional, termasuk para penulis buku menjadi salah satu solusi guna mendidik dan mencerdaskan segenap anak bangsa," ucapnya.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga mengingatkan bahwa, proxy war sudah terjadi dan menjadi ancaman nyata yang menyusup ke sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan berkeluarga. "Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menguasai media massa di Indonesia, juga penerbitan buku atau penerbitan lainnya, termasuk juga membuat generasi bangsa kita menjadi malas membaca dan menulis karena asyik dengan teknologi gadget," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu, telah menandatangani Pakta PertahananProxy War Media dengan 11 organisasi dan salah satu media massa, penandatanganan itu adalah dalam rangka memerangi ancaman proxy war media.

"Kesebelas organisasi yang ikut menandatangani Pakta Pertahanan Proxy War Media, antara lain: Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Penerbit Indonesia,Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia," ungkapnya.

"Media massa, penulis dan penerbit buku maupun penerbitan lainnya memiliki peran strategis dalam pertahanan suatu Negara," pungkas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Usai menyampaikan Keynote Speech, Wakapuspen TNI meresmikan peluncuran Perpustakaan Nasional Digital Puspen TNI yang didampingi, antara lain oleh Ketua APPTI Dr. Ricardi Adnan, MSi, Ketua IKAPI Ir. Hj. Rosidayati Rozalima, M.M., Sekjen PGRI Dr.Unfah Rosyidi, M.Pd, dan Ketua PBNU Marsudi Suhut.(TNI/bh/yun)


 
Berita Terkait Media
 
LSP Pers Indonesia Apresiasi Digitalisasi dan Pelayanan Prima PTUN Jakarta
 
Dewan Pers Indonesia dan SPRI Ajukan 8 Tuntutan Kemerdekaan Pers kepada Presiden
 
LKPP Terima Pengaduan WAKOMINDO Terkait Diskriminasi Kerjasama Media di Pemerintahan Daerah
 
Biro PP Lakukan 'Media Visit' Massifikasi Informasi Kinerja DPR dan Persiapan IPU
 
Perselisihan Kapolrestro Depok-Wartawan Dimusyawarahkan, Kompolnas: Media Membantu Polri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]