Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Mayoritas Masyarakat Ingin Presiden Baru, Elektabilitas Jokowi Hanya 40,9 Persen
2019-04-05 20:58:52

Tampak suasana saat pemaparan survei di Hotel Gren Alia, Menteng, Jakarta, Jumat (5/4).(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Hasil penelitian terbaru Lembaga Kajian Pemilih Indonesia (LKPI) menempatkan pasangan capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul dari rivalnya Joko Widodo-Maruf Amin.

"Tingkat elektabilitas pasangan Joko Widodo-Maruf Amin hanya berkisar 40,9 persen, dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 58,1 persen," kata Direktur Eksekutif LKPI Tubagus Alvin saat pemaparan survei di Hotel Gren Alia, Menteng, Jakarta, Jumat (5/4).

Dia menjelaskan, beberapa penyebab elektabilitas Jokowi-Maruf merosot antara lain sebanyak 58 persen responden menilai Indonesia saat ini sedang berjalan ke arah yang salah, seperti bertambahnya utang negara, tingginya tingkat korupsi, kehadiran tenaga kerja asing serta maraknya jual beli jabatan di pemerintahan.

"Kedua, menurunnya tingkat pendapatan dan perekonomian keluarga yang sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebesar 85,5 persen selama kurun waktu empat tahun terakhir," beber Alvin.

Ditambah lagi ketidakpuasan masyarakat atas kondisi negara saat ini, seperti berkembangnya ideologi khilafah sehingga mengancam Pancasila dan suburnya politik identitas dalam kehidupan sosial.

"Hal ini tercermin dari temuan survei sebanyak 79,1 persen, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat mencapai 65,6 persen," jelas Alvin.

Lembaga Kajian Pemilih Indonesia (LKPI) juga mencatat mayoritas masyarakat menginginkan presiden baru.

"Sebanyak 46 persen masyarakat menyatakan ingin presiden baru, 34,7 persen lainnya masih menginginkan Jokowi dan 1,9 persen belum memutuskan," jelas Direktur Eksekutif LKPI Tubagus Alvin dalam jumpa pers di Hotel Grand Alia, Menteng, Jakarta, Jumat (5/4).

Potret survei yang dilakukan sejak 20 Maret hingga 3 April itu menunjukan sebanyak 49,6 persen masyarakat merasa kondisi perekonomian dalam empat tahun terakhir menurun.

"Hanya 5,4 persen responden yang menyatakan kondisi ekonominya meningkat," kata Alvin.

Secara keseluruhan, sebanyak 52,9 persen responden menyatakan tidak puas dengan kondisi negara saat ini. Hanya 10,1 persen yang menyatakan setuju dengan cara kerja Presiden Joko Widodo selama 4,5 tahun ini.

Populasi survei LKPI sendiri adalah warga negara Indonesia yang punya hak pilih di Pemilu 2019 sebanyak 2.426 responden di 34 provinsi. Menggunakan metode multistage random sampling, hasil survei mendapati tingkat kesalahan 1,99 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(wsk/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Pilpres
 
Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami
 
Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
 
Ahli dari Kubu Prabowo Sebut Pencalonan Gibran Sesuai Putusan 90, Hakim MK Bilang Begini
 
Bertemu Ketua MA, Mahfud MD Minta Pasangan Prabowo-Gibran Didiskualifikasi di MK
 
Tak Mau Buru-buru Soal Hasil Pemilu, Koalisi Amin Kompak Tunggu Pengumuman KPU
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]